KONTAN.CO.ID - Untuk mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan, pemerintah perlu berupaya lebih agresif. Namun, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menekankan perlunya peran swasta untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan dan mengatasi ketimpangan. "Kami juga butuh kerja sama dengan pemerintah daerah, karena apapun programnya, pada akhirnya dieksekusi di daerah," kata Bambang dalam Closing Remarks Indonesia Development Forum (IDF) 2017 di The Westin Hotel, Kamis (10/8).

Bambang menambahkan, pemerintah akan fokus memperbaiki taraf hidup 40% penduduk terbawah dalam struktur ekonomi. Artinya, intervensi pemerintah akan difokuskan pada kelompok masyarakat tersebut. "Sejauh ini, upaya yang diterapkan dalam mengurangi kemiskinan polanya sudah baik, tetapi belum cukup agresif. Tentu saja banyak area yang harus diperbaiki," ungkap Bambang.

Ia menjelaskan, komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun menjadi 7%-8% dari angka baseline 11,22% di tahun 2015. Demikian pula, angka ketimpangan diupayakan menurun dari 0.408 di tahun 2015 menjadi 0.36 di akhir RPJMN.

Pelaksanaan IDF 2017 yang digelar dua Hari berturut-turut mampu menarik 1.500 peserta dari berbagai latar belakang yang berbeda. Bambang mengatakan ada beberapa usulan agar kebijakan pemerintah mempertimbangkan aspek kewilayahan, konteks sosial, budaya, kearifan lokal, inklusi gender, dan kelompok berkebutuhan khusus untuk pertumbuhan yang lebin inklusif.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga diharapkan memperhatikan konteks hubungan antar institusi sekaligus relasi antara pemerintah pusat dan daerah antar wilayah dan lintas kementerian lembaga, mitra pembangunan, swasta dan pihak terkait lainnya.

"Para peserta juga banyak mengajukan usulan dan inovasi yang beragam. Beberapa yang perlu mendapat perhatian di antaranya kebijakan satu data, reformasi birokrasi yang menyeluruh, perluasan kesempatan kerja yang inklusif, inovasi yang menghubungkan sektor keuangan masyarakat, akses keuangan bagi nelayan, pendidikan keuangan, dukungan terhadap wirausahawan, perluasan akses keuangan; dukungan atas wirausaha sosial, pembangunan Indonesia bagian timur, reformasi agraria untuk sektor-sektor produktif, mengurangi hambatan dalam perdagangan komoditas pangan, pemberdayaan petani muda, dan perbaikan instrument perpajakan," papar Bambang.

Sebagai tindak lanjut dari IDF 2017, pemerintah akan menyusun policy paper mengenai strategi untuk menurunkan ketimpangan di Indonesia. Nantinya, policy paper tersebut akan dibawa dalam rapat terbatas (ratas) dengan pemerintah daerah untuk memberikan komitmen bersama.

"Komitmen tersebut selanjutnya diselaraskan dalam siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan. IDF ini ke depannya bisa jadi platform komunikasi yang akan dilakukan tiap tahun untuk memperkuat sistem perencanaan pembangunan," pungkas Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati