JAKARTA. Pemerintah minta ada anggaran sebesar Rp 148.808.500.000 untuk mendukung penyelesaian tenaga honorer Kategori II. Pasalnya, tenaga honorer KII membutuhkan ujian tertulis yang perlu didukung dengan adanya anggaran. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar meminta dukungan dari DPR untuk mendukung pelaksanaan mekanisme dan tahapan penyelesaian tenaga honorer terutama KII. Karena KII berbeda dari KI yang hanya melaporkan dan memverifikasi saja. "KII butuh pengadaan soal ujian, lembar jawaban komputer, jadi untuk mendukung penyelesaian tenaga honorer kategori II agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil, pemerintah butuh anggarannya," kata Azwar dalam Rapat Kerja dengan DPR (26/6). Azwar meminta dukungan DPR demi kelancaran pengangkatan tenaga honorer. Karena persoalan ini adalah persoalan sama yang belum selesai. Senada dengan Azwar, Deputi bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB Ramli Naibaho menyatakan bahwa masalah pengangkatan tenaga honorer, terutama K1 ini sudah dari tahun 2009. Hingga saat ini pengangkatan KI masih terganjal proses verifikasi. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang protes terhadap hasil uji publik. "Hingga Agustus nanti kita masih lakukan proses verifikasi. Tadi banyak laporan di DPR yang juga harus diverifikasi baik berupa dokumen maupun di lapangan," ujar Ramli. Namun, sebetulnya menurut Ramli, sudah ada laporan dari instansi di daerah yang sudah valid datanya dan siap diangkat menjadi CPNS. Tapi, karena untuk menghindari gejolak sosial, pihak Kemenpan-RB belum bisa memutuskan apakah akan segera mengangkatnya atau menunggu daerah lain selesai verifikasi. Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II DPR menyatakan sebetulnya pemerintah bisa melakukan secara simultan. Maksudnya, bagi instansi-instansi yang sudah valid datanya bisa segera diangkat sambil pemerintah melakukan verifikasi pada daerah yang belum valid datanya. "Honorer KI ini sudah tercecer sejak lama, jadi baiknya bisa segera diangkat. Dan memang target pemerintah untuk bisa diangkat semua tahun ini," kata Ganjar. Sementara itu, terkait anggaran, Ganjar menyatakan dukungannya kepada pemerintah akan adanya anggaran untuk mendukung pelaksanaan dan penyelesaian pengangkatan tenaga honorer. Pasalnya, DPR sering kali kebanjiran protes dari masyarakat. "Budget itu memang sangat mendukung pengangkatan tenaga honorer yang sudah banyak dikeluhkan masyarakat," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah butuh Rp 148M untuk angkat honorer
JAKARTA. Pemerintah minta ada anggaran sebesar Rp 148.808.500.000 untuk mendukung penyelesaian tenaga honorer Kategori II. Pasalnya, tenaga honorer KII membutuhkan ujian tertulis yang perlu didukung dengan adanya anggaran. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar meminta dukungan dari DPR untuk mendukung pelaksanaan mekanisme dan tahapan penyelesaian tenaga honorer terutama KII. Karena KII berbeda dari KI yang hanya melaporkan dan memverifikasi saja. "KII butuh pengadaan soal ujian, lembar jawaban komputer, jadi untuk mendukung penyelesaian tenaga honorer kategori II agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil, pemerintah butuh anggarannya," kata Azwar dalam Rapat Kerja dengan DPR (26/6). Azwar meminta dukungan DPR demi kelancaran pengangkatan tenaga honorer. Karena persoalan ini adalah persoalan sama yang belum selesai. Senada dengan Azwar, Deputi bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB Ramli Naibaho menyatakan bahwa masalah pengangkatan tenaga honorer, terutama K1 ini sudah dari tahun 2009. Hingga saat ini pengangkatan KI masih terganjal proses verifikasi. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang protes terhadap hasil uji publik. "Hingga Agustus nanti kita masih lakukan proses verifikasi. Tadi banyak laporan di DPR yang juga harus diverifikasi baik berupa dokumen maupun di lapangan," ujar Ramli. Namun, sebetulnya menurut Ramli, sudah ada laporan dari instansi di daerah yang sudah valid datanya dan siap diangkat menjadi CPNS. Tapi, karena untuk menghindari gejolak sosial, pihak Kemenpan-RB belum bisa memutuskan apakah akan segera mengangkatnya atau menunggu daerah lain selesai verifikasi. Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II DPR menyatakan sebetulnya pemerintah bisa melakukan secara simultan. Maksudnya, bagi instansi-instansi yang sudah valid datanya bisa segera diangkat sambil pemerintah melakukan verifikasi pada daerah yang belum valid datanya. "Honorer KI ini sudah tercecer sejak lama, jadi baiknya bisa segera diangkat. Dan memang target pemerintah untuk bisa diangkat semua tahun ini," kata Ganjar. Sementara itu, terkait anggaran, Ganjar menyatakan dukungannya kepada pemerintah akan adanya anggaran untuk mendukung pelaksanaan dan penyelesaian pengangkatan tenaga honorer. Pasalnya, DPR sering kali kebanjiran protes dari masyarakat. "Budget itu memang sangat mendukung pengangkatan tenaga honorer yang sudah banyak dikeluhkan masyarakat," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News