JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan mencari pinjaman untuk membiayai pembangunan bendungan, Maklum, dari total kebutuhan dana untuk membangun 65 bendungan hingga tahun 2022 yang mencapai Rp 79,5 triliun, pemerintah hanya bisa mengalokasikan dana Rp 58,5 triliun.

Ni Made Sumiarsih, Kepala Pusat Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU-Pera, mengatakan, pemerintah akan mencari pinjaman untuk menambal kekurangan anggaran pembangunan bendungan sebesar Rp 21 triliun. Menurutnya, Kementerian PU-Pera telah mengajukan usulan pinjaman ke Islamic Development Bank (IDB) sebesar US$ 258 juta. "Sudah lama diusulkan ke IDB, tetapi belum ada kelanjutannya dari IDB," ungkapnya kepada KONTAN, Jumat (26/5).

Selain ke IDB, Kementerian PU-Pera juga mengajukan pinjaman ke pemerintah China sebesar US$ 925 juta. Untuk usulan pinjaman itu, saat ini pengajuannya masih menunggu persetujuan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah China dan pemerintah Indonesia.

Meski begitu, pengajuan pinjaman luar negeri untuk proyek bendungan itu rencananya akan masuk dalam daftar usulan proyek yang dibiayai pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) di Bappenas pada tahun anggaran 2018. "Jadi tinggal menunggu deal government to government," imbuh Ni Made.

Pinjaman dari pemerintah China itu rencananya akan digunakan untuk membangun empat bendungan yaitu Pesolika di Sulawesi Tenggara, Lompatan Harimau di Riau, Jenelata di Sulawesi Selatan, dan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air PU-Pera Imam Santoso menambahkan, tahun ini pemerintah akan membangun sembilan bendungan. Menurut dia, dari sembilan bendungan itu, tiga akan dibuka lelang konstruksinya. Masing-masing adalah bendungan Pamukkuli di Sulawesi Selatan, bendungan Way Api di Maluku dan bendungan Sidan di Bali. "Lelang ini terbuka untuk umum. Kontraktor mana saja boleh ikut, asal punya pengalaman," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini