JAKARTA. Pelaksanaan otonomi daerah tidak seluruhnya berhasil meningkatkan pembangunan serta membawa kesejahteraan rakyat di daerah. Departemen Dalam Negeri menyebutkan, berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, masih ada sejumlah daerah yang berkinerja buruk. Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Departemen Dalam Negeri, Kartiko Purnomo, mengaku telah mengevaluasi daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. "Sekitar 25% daerah berkinerja buruk dan sedang," katanya, akhir pekan lalu. Tim Depdagri mendapatkan hasil tersebut setelah mengevaluasi kinerja 419 pemerintahan daerah. Sebanyak 20 provinsi, 133 kabupaten, dan 42 kota dinyatakan sebagai daerah berkinerja baik. Sementara kategori sedang, masuk 10 provinsi, 105 kabupaten, dan 23 kota. Sedangkan status daerah berkinerja rendah diberikan pada 3 provinsi, 54 kabupaten, dan 10 kota.
Pemerintah Daerah Berkinerja Rendah dan Sedang Capai 25%
JAKARTA. Pelaksanaan otonomi daerah tidak seluruhnya berhasil meningkatkan pembangunan serta membawa kesejahteraan rakyat di daerah. Departemen Dalam Negeri menyebutkan, berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, masih ada sejumlah daerah yang berkinerja buruk. Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Departemen Dalam Negeri, Kartiko Purnomo, mengaku telah mengevaluasi daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. "Sekitar 25% daerah berkinerja buruk dan sedang," katanya, akhir pekan lalu. Tim Depdagri mendapatkan hasil tersebut setelah mengevaluasi kinerja 419 pemerintahan daerah. Sebanyak 20 provinsi, 133 kabupaten, dan 42 kota dinyatakan sebagai daerah berkinerja baik. Sementara kategori sedang, masuk 10 provinsi, 105 kabupaten, dan 23 kota. Sedangkan status daerah berkinerja rendah diberikan pada 3 provinsi, 54 kabupaten, dan 10 kota.