JAKARTA. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudhi meminta agar daerah membebaskan pajak penerangan jalan kepada para pengusaha dan masyarakat. Ia menilai sudah sepantasnya daerah ikut memberikan stimulus fiskal melalu pengurangan pajak dan retribusi untuk membantu pemerintah pusat mengatasi dampak krisis keuangan global. "Pengusaha yang menggunakan genset pun dikenakan pajak. Ini harus dihapus," ucapnya saat berbincang dengan KONTAN melalui telepon, Kamis (22/1). Agung menjelaskan, selama ini retribusi dan pajak daerah kerap menjadi andalan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Meskipun pungutan tersebut memberatkan masyarakat dan justru kontraproduktif terhadap peningkatan investasi di daerah. Ia mengungkapkan, sekitar 30 persen pajak daerah berasal dari pajak penerangan jalan dan listrik. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah Daerah Harusnya Membebaskan Pajak Penerangan Jalan
JAKARTA. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudhi meminta agar daerah membebaskan pajak penerangan jalan kepada para pengusaha dan masyarakat. Ia menilai sudah sepantasnya daerah ikut memberikan stimulus fiskal melalu pengurangan pajak dan retribusi untuk membantu pemerintah pusat mengatasi dampak krisis keuangan global. "Pengusaha yang menggunakan genset pun dikenakan pajak. Ini harus dihapus," ucapnya saat berbincang dengan KONTAN melalui telepon, Kamis (22/1). Agung menjelaskan, selama ini retribusi dan pajak daerah kerap menjadi andalan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Meskipun pungutan tersebut memberatkan masyarakat dan justru kontraproduktif terhadap peningkatan investasi di daerah. Ia mengungkapkan, sekitar 30 persen pajak daerah berasal dari pajak penerangan jalan dan listrik. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
