JAKARTA. Sejak krisis global finansial terjadi, pemerintah pusat terus mendesak agar penyerapan anggaran di daerah dipercepat. Namun nyatanya, pemerintah daerah justru meminta agar pemerintah pusat turun tangan untuk membantu percepatan penyerapan anggaran.

Pasalnya pemerintah daerah menilai bahwa penghambat proses penyerapan anggaran adalah legislatif di daerah. "Proses politik di DPRD menghambat penyerapan anggaran," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih seusai bertemu Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Rabu (26/11).

Pendapatan Melesat & Beban Turun, Profitabilitas GOTO Membaik di Q2-2025

Rustriningsih mengaku proses politik di DPRD menjadi penghambat terbesar penyerapan anggaran di daerah karena wakil rakyat di daerah dinilai lamban membahas perubahan anggaran. Ia mengungkapkan, hal ini membuat anggaran daerah terutama di kabupaten dan kota di Jawa Tengah banyak yang tidak terserap. "Kita meminta pemerintah pusat turun tangan dengan membuat aturan baku yang memberi batas waktu lebih tegas bagi DPRD," tegas mantan Bupati Kebumen ini.

Rustriningsih menyatakan proses pengesahan anggaran dilakukan oleh eksekutif dan juga legislatif. Namun, sering kali saat eksekutif sudah menyerahkan APBD maupun APBD, justru legislatif  menunda-nunda pembahasan itu. "Eksekutif sudah mengunci jadwal pengesahan, tetapilegislatif kan tidak, jadinya seperti ini anggaran tidak terserap," cetusnya.

Rustri juga mengkritik kabupaten dan kota yang telat membahas APBD dan APBD Perubahan. Bahkan ia mengatakan, hingga saat ini Kabupaten Blora dan Kebumen belum membahas APBD 2008. Untuk itu, Rustri mendukung langkah Departemen Keuangan yang memberikan sanksi kepada daerah yang telat mengesahkan anggaran seperti pengurangan Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News