BOGOR. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap ngotot meminta jatah 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara. Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi beralasan dengan memiliki saham tersebut dapat memberikan kesejahteran untuk rakyat NTB.Zainul keberatan jika pemerintah pusat membeli saham perusahaan tambang emas tersebut. "Masyarakat NTB juga berharap itu dilakukan oleh menteri keuangan," katanya di Istana Bogor, Senin (18/4).Asal tahu saja, Menteri Keuangan Agus Martowardojo telah memutuskan membeli 7% saham Newmont. Agus telah menunjuk PT Perusahaan Investasi Pemerintah (PIP) untuk membeli saham tersebut.Cuma, rencana itu ditentang Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Pemerintah Provinsi NTB berdalih hanya merasakan sedikit manfaat dari kekayaan tambang tersebut. Sedangkan pemerintah pusat menerima keuntungan yang melimpah. Sebut saja dari pajak, pemerintah mendapat pemasukan Rp 5,7 triliun di tahun 2010. Sedangkan daerah dari royalti hanya mendapatkan Rp 260 miliar yakni 4,57 % dari total yang diperoleh dari negara."Menurut saya kasih peluang untuk daerah sehingga daerah tidak cuma royalti tapi juga dapat bagian dividen. Ini manfaatnya lebih besar untuk daerah," jelas Zainul.Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB melalui perusahaan konsorsium PT Multi Daerah Bersaing (MDB) telah menguasai 24% saham Newmont. Mereka telah memperoleh dividen Rp 85 miliar. Tapi tampaknya, pemerintah pusat bergeming dengan permintaan Pemerintah Provinsi NTB. Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati menegaskan sikap pemerintah pusat tidak berubah. "Sebagaimana disampaikan Menkeu" katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah daerah NTB ngotot memeluk saham Newmont
BOGOR. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap ngotot meminta jatah 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara. Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi beralasan dengan memiliki saham tersebut dapat memberikan kesejahteran untuk rakyat NTB.Zainul keberatan jika pemerintah pusat membeli saham perusahaan tambang emas tersebut. "Masyarakat NTB juga berharap itu dilakukan oleh menteri keuangan," katanya di Istana Bogor, Senin (18/4).Asal tahu saja, Menteri Keuangan Agus Martowardojo telah memutuskan membeli 7% saham Newmont. Agus telah menunjuk PT Perusahaan Investasi Pemerintah (PIP) untuk membeli saham tersebut.Cuma, rencana itu ditentang Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Pemerintah Provinsi NTB berdalih hanya merasakan sedikit manfaat dari kekayaan tambang tersebut. Sedangkan pemerintah pusat menerima keuntungan yang melimpah. Sebut saja dari pajak, pemerintah mendapat pemasukan Rp 5,7 triliun di tahun 2010. Sedangkan daerah dari royalti hanya mendapatkan Rp 260 miliar yakni 4,57 % dari total yang diperoleh dari negara."Menurut saya kasih peluang untuk daerah sehingga daerah tidak cuma royalti tapi juga dapat bagian dividen. Ini manfaatnya lebih besar untuk daerah," jelas Zainul.Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB melalui perusahaan konsorsium PT Multi Daerah Bersaing (MDB) telah menguasai 24% saham Newmont. Mereka telah memperoleh dividen Rp 85 miliar. Tapi tampaknya, pemerintah pusat bergeming dengan permintaan Pemerintah Provinsi NTB. Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati menegaskan sikap pemerintah pusat tidak berubah. "Sebagaimana disampaikan Menkeu" katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
