JAKARTA. Industri perikanan di negeri ini memang belum menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Menurut Abdussalam Konstituanto Presiden Direktur PT Perikanan Nusantara (Perinus) pemerintah saat ini belum memaksimalkan potensi perikanan nasional. Pemerintah pun lebih mengutamakan swasta asing dalam memenuhi kebutuhan perikanan dalam negeri. “Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan punya program cold storage, tapi yang kelola asing. Mereka monopoli, nelayan ditekan untuk menjual ikan kepada mereka. Itu yang kelola Korea. Urusannya saya tidak tahu bisa begitu tapi mereka sudah monopoli," tutur Abdussalam Kamis (31/10) di kantornya. Abdussalam mengatakan bukan itu saja masalahnya, Perinus juga terhalang oleh adanya regulasi tidak jelas dan membuat perusahaan dalam negeri jadi sulit untuk menangkap ikan di area laut sendiri. Kapal-kapal milik Perinus sering ditangkap kanan - kiri. Dengan kondisi ini, PT Perinus yang merupakan salah satu perusahaan yang dikelola BUMN, merasa tidak menjadi kepanjangan tangan pemerintah dan tidak didukung oleh pemerintah.
Pemerintah dahulukan asing daripada BUMN
JAKARTA. Industri perikanan di negeri ini memang belum menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Menurut Abdussalam Konstituanto Presiden Direktur PT Perikanan Nusantara (Perinus) pemerintah saat ini belum memaksimalkan potensi perikanan nasional. Pemerintah pun lebih mengutamakan swasta asing dalam memenuhi kebutuhan perikanan dalam negeri. “Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan punya program cold storage, tapi yang kelola asing. Mereka monopoli, nelayan ditekan untuk menjual ikan kepada mereka. Itu yang kelola Korea. Urusannya saya tidak tahu bisa begitu tapi mereka sudah monopoli," tutur Abdussalam Kamis (31/10) di kantornya. Abdussalam mengatakan bukan itu saja masalahnya, Perinus juga terhalang oleh adanya regulasi tidak jelas dan membuat perusahaan dalam negeri jadi sulit untuk menangkap ikan di area laut sendiri. Kapal-kapal milik Perinus sering ditangkap kanan - kiri. Dengan kondisi ini, PT Perinus yang merupakan salah satu perusahaan yang dikelola BUMN, merasa tidak menjadi kepanjangan tangan pemerintah dan tidak didukung oleh pemerintah.