JAKARTA. Pemerintah dan DPR akan menyepakati kebijakan Energi Nasional pada September 2011 mendatang. Menurut Anggota Komisi VII, Bambang Wuryanto, kebijakan itu akan dipakai hingga tahun 2050. Oleh sebab itulah Fraksi PDI P akan melakukan seminar yang terkait degan Energi Nasional dalam upaya mencari masukan pada pemerhati energi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga, Puan Maharani, membenarkan jika pada Selasa depan (31/5) PDI-P akan menggelar seminar energi yang akan mengundang pemerhati energi nasional. Lanjutnya, seminar juga dihadiri Ketua Umum PDI P, Megawati Soekarno Putri, Pimpinan DPR Marzuki Alie, Menteri ESDM, Darwin Zahedy, dan Kepala BP Migas Priyono. Menurut Puan seminar ini bertujuan untuk mendapatkan masukan pemerhati-pemerhati terkait energi di masa yang akan datang. Lalu, lanjutnya hasil dari masukan pemerhati itu akan diberikan pada pemerintah.

“Kami PDI_P mengadakan seminar energi tujuan untuk mendapat masukan pemerhati energi nasional untuk menuju kemandirian energi akan datang. Hasil masukan akan diinformasikan ke PDI-P, lalu kami akan memberitahukan kepada DPR, kemudian akan diberitahukan ke pemerintah. Ini bisa menjadi bahan masukan sebelum mengambil kebijakan pada September nanti,” ujar Puan dalam konferensi pers di ruang Fraksi PDI P, Jumat (27/5).

Puan melihat jika saat ini banyak sumber daya energi yang tidak diberikan sepenuhnya untuk rakyat. Padahal, jika mengacu UUD 1945 dikatakan kekayaan miliki negara dapat dinikmati rakyat. “Tapi kalau kita lihat tidak ada kestabilan listrik dan BBM. Apalagi BBM masih mahal dan sulit didapat di beberapa daerah. Sumber daya alam kebanyakan dikuasai orang perorangan tanpa bisa dinikmati rakyat Indonesia,” tegasnya.

Makanya, menurut Anggota Komisi VI itu dengan adanya realita yang seperti itu Fraksi PDI P membuat seminar guna mencari solusi kebijakan yang akan dipakai hingga 2050. Menurut Puan, seluruh fraksi di DPR memang sedang menggodok kebijakan energi nasional yang akan dibahas pada September nanti. “Jangan sampai kita memutuskan keputusan yang salah. Ini keputusan sampai 2050 apa saja yang harus kita simpan untuk cucu kita, apa saja yang mesti kita ekspor, dulu kita ekspor minyak kenapa sekarang kita impor.

Apakah tahun 2050 kita masih biasa simpan energi untuk 2050 jangan semua hasil energi gas dan mineral dinikmati orang asing,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.