Pemerintah dan DPR belum sepakat soal pertumbuhan ekonomi



JAKARTA. Pembahasan soal angka pertumbuhan ekonomi tahun depan masih menjadi pembahasan alot antara pemerintah dengan Komisi XI DPR. DPR meminta, agar angka pertumbuhan tahun depan dinaikkan menjadi 7%. Sementara pemerintah bersikukuh mempertahankan angka pertumbuhan 6,7%.Menteri Keuangan Agus Martowardjojo menjelaskan, asumsi pertumbuhan ekonomi 2012 sebesar 6,7% sudah merupakan skenario yang optimis dengan berbagai pertimbangan yang mendukung dan menghambat pencapaian asumsi tersebut. "Sudah dipikirkan antara lain faktor membaiknya daya beli masyarakat seiring dengan terjaganya laju inflasi. Juga meningkatnya infrastruktur dan kapasitas industri nasional," jawabnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9).Dia juga mengatakan, tantangan lainnya adalah meningkatnya harga komoditas internasional maupun domestik, krisis utang Eropa dan AS, dan masih berlanjutnya laju pemulihan ekonomi global yang tak merata.Menurut Agus, untuk mencapai target tersebut, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah seperti meningkatkan daya beli dengan pengendalian laju inflasi, mendorong realisasi penyerapan anggaran, memperbaiki iklim investasi, dan mempercepat pembangunan infrastruktur.Sementara itu, Komisi XI DPR juga meminta agar tax ratio bisa dinaikkan lagi sampai 13%. Terkait hal ini, Agus mengungkapkan, pemerintah masih perlu mendorong daya saing domestik sehingga diperlukan kebijakan perpajakan yang pro growth.

"Kalau tax ratio dinaikkan menjadi 13%, konsekuensinya diperlukan pertumbuhan penerimaan perpajakan secara keseluruhan sebesar 20,1%. Hal ini berarti dibutuhkan kenaikan dari PPH nonmigas sebesar 30% lebih," ujarnya.Menurutnya, kondisi ini dapat membebani dunia usaha dan aktivitas produksi masyarakat secara keseluruhan. "Dengan kata lain akan mempengaruhi iklim usaha yang kondusif," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Editor: Barratut Taqiyyah Rafie