JAKARTA. Pemerintah tengah berupaya merampungkan renegosiasi kontrak karya (KK) milik PT Freeport Indonesia. Pemerintah menggelar pertemuan dengan manajemen Freeport untuk melanjutkan pembahasan isi amandemen kontrak di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Selasa (23/12).

Pertemuan yang digelar secara tertutup tersebut dihadiri oleh Menteri ESDM Sudirman Said, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar,  Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Frangky Sibarani, serta dihadiri Presiden Direktur Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto.

Menurut Frangky Sibarani, dalam revisi kontrak Freeport ini pihaknya memberikan masukan mengenai kejelasan lokal konten atawa tingkat kandungan lokal dalam negeri baik di pertambangan maupun dalam proses pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). "Agar ini memiliki manfaat untuk masyarakat sekitar dan pemanfaatan untuk negara, ini yang kami bahas dengan ESDM dan Freeport," kata dia.

Sekadar mengingatkan, pada 24 Juli silam, Freeport dan Kementerian ESDM telah menggelar penandatanganan memorandum of understanding (MoU) amandemen kontrak terkait enam poin. Di mana, dalam kesepakatan tersebut di antaranya, kewajiban divestasi saham mencapai 30% kepada kepemilikan nasional, kenaikan royalti untuk emas, perak, dan tembaga menjadi 3,75%, 3,25%, dan 4% dari harga jual.

Freeport juga bersedia membangun pabrik pemurnian di dalam negeri mulai 2017 mendatang, dan pemerintah juga memberikan jaminan perpanjangan operasi tambang hingga 2041 mendatang. Freeport juga bersedia meningkatkan kandungan lokal serta menciutkan wilayah operasi tambangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto