Pemerintah dan Industri Dorong Pembiayaan Proyek Dekarbonisasi



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transformasi industri rendah karbon di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. 

Di tengah tekanan global terhadap standar emisi dan penerapan kebijakan perdagangan karbon seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), banyak proyek dekarbonisasi dinilai belum siap memperoleh pembiayaan karena terkendala kesiapan proyek, tingginya biaya investasi, hingga lemahnya ekosistem pendukung.

Isu tersebut menjadi sorotan dalam Forum Bisnis Pengembang Proyek dan Lembaga Pembiayaan: Percepatan Investasi Iklim untuk Dekarbonisasi Industri di Indonesia yang digelar oleh Indonesia Business Council for Sustainable Development bersama Sustainable Energy Transition In Indonesia di Jakarta, Kamis (21/5/2026).


Forum ini mempertemukan pelaku industri, lembaga pembiayaan, pemerintah, dan organisasi teknis untuk membahas hambatan investasi proyek rendah karbon sekaligus mencari skema pembiayaan yang lebih efektif bagi sektor industri.

Baca Juga: Ekonomi Masih Menantang, Industri Urun Dana Incar UMKM Tahan Banting

Di tengah dorongan transisi energi nasional dan pengembangan perdagangan karbon domestik, kebutuhan investasi hijau dinilai semakin mendesak. Apalagi, pasar global kini semakin menempatkan emisi karbon sebagai faktor utama daya saing industri.

Direktur Eksekutif IBCSD, Indah Budiani, mengatakan tantangan terbesar saat ini bukan hanya soal komitmen dekarbonisasi, tetapi juga bagaimana membuat proyek-proyek hijau menjadi layak dibiayai atau bankable.

"Salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana menjembatani kebutuhan investasi industri dengan skema pendanaan yang sesuai agar lebih banyak proyek dekarbonisasi dapat menjadi bankable dan terealisasi," ujar Indah dalam siaran pers.

Menurut dia, forum tersebut diharapkan menjadi ruang dialog antara pengembang proyek dan lembaga pembiayaan untuk memetakan kesenjangan antara kebutuhan implementasi dan akses pendanaan.

Dari sisi pemerintah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai penguatan tata kelola menjadi faktor penting dalam mempercepat investasi industri hijau. 

Kepala Divisi Pengembangan Dana Direktorat Penghimpunan dan Pengembangan Dana BPDLH Kemenkeu, Hery Kuswanto, mengatakan dukungan pembiayaan dapat diperkuat melalui pengembangan mekanisme perdagangan emisi gas rumah kaca sektor industri.

Baca Juga: ALUDI Sebut Kinerja Industri Urun Dana Tumbuh Positif pada Kuartal I 2026

Ia menilai skema penjaminan dan instrumen pembiayaan baru diperlukan untuk membantu proyek transisi hijau yang selama ini masih dianggap berisiko tinggi oleh lembaga keuangan.

Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyoroti pentingnya kesiapan proyek agar mampu menarik investor. 

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Promosi Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika BKPM, Krisman Riyadi, menyebut proyek dekarbonisasi harus dikembangkan menjadi peluang investasi yang siap ditawarkan kepada investor.

Pemerintah, kata dia, terus mendorong promosi investasi lestari terutama pada sektor energi terbarukan dan industri hijau guna memenuhi kebutuhan pembiayaan transisi energi di Indonesia.

Dalam diskusi forum, sejumlah hambatan utama investasi dekarbonisasi juga mengemuka. Mulai dari regulasi yang masih terus berubah, mahalnya investasi teknologi hijau, ketentuan sertifikasi energi terbarukan yang dinilai belum jelas, hingga kendala teknis dalam penyusunan baseline dan verifikasi data emisi.

Selain itu, pelaku industri juga menilai kolaborasi antara regulator, dunia usaha, dan lembaga pembiayaan masih belum terbangun secara optimal sehingga memperlambat realisasi proyek transisi hijau.

Baca Juga: GFI Bidik Mobilisasi Pembiayaan Hijau US$ 500 Juta per Tahun, Begini Strateginya

Forum turut membahas tiga sektor utama yang dinilai memiliki potensi besar dalam penurunan emisi industri, yakni efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, serta ekonomi sirkular dan pengelolaan limbah.

IBCSD berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi langkah awal untuk membangun pipeline investasi hijau yang lebih konkret dan implementatif, sekaligus mempercepat transisi industri rendah karbon di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News