JAKARTA. Pemerintah didesak untuk menambah penyaluran beras untuk keluarga miskin (Raskin). Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk meredam bergejolaknya harga beras dipasaran. Penyaluran Raskin tersebut dapat dilakukan dua kali, pada saat belum memasukinya masa panen raya seperti saat ini. Wakil ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khoiron mengatakan, pada bulan Februari-Maret panen raya masih belum terjadi sehingga pihaknya merekomendasikan agar penyaluran Raskin digeser. Herman menjelaskan, dengan kondisi panen raya yang mundur ini maka pemberian raskin sebanyak dua kali dapat dilakukan pada Maret, namun bila hingga April suplai masih belum lancar maka penyaluran Raskin masih dapat dilakukan sebanyak dua kali. Sementara untuk bulan Mei, Raskin dapat dihentikan karena sudah memasuki panen raya, sehingga harga tidak anjlok. DPR sendiri pada prinsipnya menyetujui langkah untuk memberikan dobel Raskin tersebut. "Boleh, nanti pada saat panen raya jangan disalurkan dulu. Harga akan tertahan oleh suplai yang cukup tinggi," kata Herman, akhir pekan lalu. Senada dengan Herman, Anggota Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Khudori mengatakan, pemberian Raskin hingga dua kali tersebut dirasa cukup ampuh dalam mengatasi gejolak kenaikkan harga beras seperti yang terjadi saat ini. Catatn saja, konsumsi beras dalam negeri setiap bulan tercatat sekitar 2,6 juta ton. Dari jumlah tersebut sekitar 230.000 ton atau 10% dari total konsumsi ditujukan untuk kebutuhan Raskin. Sehingga, bila pemerintah hanya berpatkan terhadap operasi pasar saja maka hal tersebut tidak akan mempan. Lonjakan harga beras yang terjadi saat ini, menurut Khudori disebabkan lantaran tidak adanya penyaluran Raskin hampir tiga bulan sejak November tahun lalu. Dengan kondisi tersebut secara otomatis membuat 15,5 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) akan masuk ke pasar beras umum, sehingga neraca gula tidak seimbang. Seperti tahun 2014 lalu, Raskin yang seharusnya diberikan pada bulan November-Desember dimajukan pada bulan Oktober. Oleh karena itulah, "Untuk meredam harga, sekarang perlu berbagai instrumen agar dioptimalkan sebesar-besarnya," kata Khudori. Direktur Utama Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pritasari Subekti menambahkan, setidaknya kebutuhan Raskin yang dihentikan selama kurang lebih tiga bulan tersebut jumlahnya mendekati 700.000 ton. Sementara itu upaya pemerintah untuk meredam gejolak harga, hanya mengelontorkan operasi pasar 71.000 ton. Tentu ini tidak efektif berpengaruh. Bulog sendiri mengaku siap bila diperintahkan untuk menyalurkan Raskin sebanyak dua kali tersebut sebelum masa panen raya tiba. "Percepatan bisa kita lakukan asal ada dasar yg jelas, tertulis ada dari pemerintah," kata Lely. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah didesak salurkan raskin dobel di Maret
JAKARTA. Pemerintah didesak untuk menambah penyaluran beras untuk keluarga miskin (Raskin). Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk meredam bergejolaknya harga beras dipasaran. Penyaluran Raskin tersebut dapat dilakukan dua kali, pada saat belum memasukinya masa panen raya seperti saat ini. Wakil ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Khoiron mengatakan, pada bulan Februari-Maret panen raya masih belum terjadi sehingga pihaknya merekomendasikan agar penyaluran Raskin digeser. Herman menjelaskan, dengan kondisi panen raya yang mundur ini maka pemberian raskin sebanyak dua kali dapat dilakukan pada Maret, namun bila hingga April suplai masih belum lancar maka penyaluran Raskin masih dapat dilakukan sebanyak dua kali. Sementara untuk bulan Mei, Raskin dapat dihentikan karena sudah memasuki panen raya, sehingga harga tidak anjlok. DPR sendiri pada prinsipnya menyetujui langkah untuk memberikan dobel Raskin tersebut. "Boleh, nanti pada saat panen raya jangan disalurkan dulu. Harga akan tertahan oleh suplai yang cukup tinggi," kata Herman, akhir pekan lalu. Senada dengan Herman, Anggota Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Khudori mengatakan, pemberian Raskin hingga dua kali tersebut dirasa cukup ampuh dalam mengatasi gejolak kenaikkan harga beras seperti yang terjadi saat ini. Catatn saja, konsumsi beras dalam negeri setiap bulan tercatat sekitar 2,6 juta ton. Dari jumlah tersebut sekitar 230.000 ton atau 10% dari total konsumsi ditujukan untuk kebutuhan Raskin. Sehingga, bila pemerintah hanya berpatkan terhadap operasi pasar saja maka hal tersebut tidak akan mempan. Lonjakan harga beras yang terjadi saat ini, menurut Khudori disebabkan lantaran tidak adanya penyaluran Raskin hampir tiga bulan sejak November tahun lalu. Dengan kondisi tersebut secara otomatis membuat 15,5 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) akan masuk ke pasar beras umum, sehingga neraca gula tidak seimbang. Seperti tahun 2014 lalu, Raskin yang seharusnya diberikan pada bulan November-Desember dimajukan pada bulan Oktober. Oleh karena itulah, "Untuk meredam harga, sekarang perlu berbagai instrumen agar dioptimalkan sebesar-besarnya," kata Khudori. Direktur Utama Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pritasari Subekti menambahkan, setidaknya kebutuhan Raskin yang dihentikan selama kurang lebih tiga bulan tersebut jumlahnya mendekati 700.000 ton. Sementara itu upaya pemerintah untuk meredam gejolak harga, hanya mengelontorkan operasi pasar 71.000 ton. Tentu ini tidak efektif berpengaruh. Bulog sendiri mengaku siap bila diperintahkan untuk menyalurkan Raskin sebanyak dua kali tersebut sebelum masa panen raya tiba. "Percepatan bisa kita lakukan asal ada dasar yg jelas, tertulis ada dari pemerintah," kata Lely. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
