KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Eksekusi lahan dan bangunan Hotel Sultan di kawasan Blok 15 Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, menjadi momentum bagi pemerintah untuk menertibkan seluruh aset negara yang masih dikuasai pihak swasta setelah masa hak atau kontraknya berakhir.

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, meminta pemerintah tidak berhenti pada penertiban Hotel Sultan saja, tetapi juga melakukan evaluasi dan penataan terhadap aset-aset negara lain di kawasan Senayan yang masih digunakan pihak swasta tanpa dasar hak yang berlaku.

Menurutnya, pemerintah perlu bersikap tegas dalam mengambil kembali aset negara yang pengelolaannya telah berakhir agar tidak terjadi penguasaan aset publik oleh pihak swasta secara berkepanjangan.

"Tidak boleh negara kalah dari swasta-swasta tersebut karena itu menjadi hak negara atau hak pemerintah," kata Rudianto, Senin (22/6/2026).

Baca Juga: Dorongan Evaluasi Aset Negara Menguat Usai Pemerintah Eksekusi Lahan Eks Hotel Sultan

Ia menilai langkah penertiban Hotel Sultan dapat menjadi titik awal pengembalian aset-aset milik pemerintah yang selama ini masih dikuasai pihak lain meski masa kontraknya telah habis.

Sejalan dengan upaya penataan aset tersebut, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tengah menyiapkan rencana besar untuk mendesain ulang kawasan GBK seluas sekitar 200 hektare. Kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi ikon baru nasional berstandar internasional.

CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup penataan menyeluruh berbagai fasilitas di kawasan Senayan, mulai dari area perhotelan, lapangan golf, hingga fasilitas olahraga.

Penataan ulang dilakukan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kawasan tersebut memberikan dampak ekonomi yang lebih luas sekaligus menjadi simbol baru Indonesia.

Terkait masa depan Hotel Sultan, Rosan memberi sinyal bahwa kawasan tersebut akan menjadi bagian dari pengembangan baru yang tengah dirancang pemerintah.

Baca Juga: Pemerintah Siap Eksekusi Hotel Sultan, Dirut GBK: Aset Negara Harus Kembali

Meski belum memastikan waktu pelaksanaannya, ia menyebut seluruh area akan didesain ulang secara komprehensif sebagai satu kesatuan pengembangan.

Pemerintah juga berencana meningkatkan kualitas fasilitas di kawasan GBK agar mampu bersaing di tingkat global sekaligus memperkuat perannya sebagai pusat aktivitas ekonomi dan publik di Jakarta.

Setelah seluruh proses administrasi aset di Kementerian Sekretariat Negara rampung, pengelolaan kawasan ke depan berpeluang dialihkan kepada badan usaha di bawah Danantara, termasuk melalui InJourney. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasi transformasi kawasan Senayan menjadi pusat kegiatan bertaraf dunia.

Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/7845253/hotel-sultan-dieksekusi-pemerintah-didorong-tuntaskan-penataan-aset-senayan?page=all&s=paging_new.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News