KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah dinilai tidak bisa terus-menerus mengandalkan belanja negara untuk mendorong daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, strategi pertumbuhan yang bertumpu pada belanja pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, terutama di tengah ketidakpastian global. “Pemerintah kemungkinan juga sudah menyadari ada limitasi. Kalau mesin pertumbuhan hanya bertumpu pada belanja pemerintah, apalagi kondisi global masih belum pasti,” ujarnya David kepada Kontan, Selasa (5/5/2026).
Baca Juga: Kebut Belanja Kejar Ekonomi Tumbuh 6% Pasalnya, belanja pemerintah menjadi salah satu pendorong dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang mencapai 5,61% secara tahunan (year on year/yoy). Pada periode tersebut, belanja pemerintah melonjak signifikan hingga 21,81% yoy dengan nilai mencapai sekitar Rp 815 triliun, jauh di atas rata-rata historis. Selain itu, berbagai program kementerian/lembaga juga disebut turut menopang pertumbuhan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga Maret 2026 telah terealisasi sekitar Rp 51 triliun. Meski demikian, David menilai ke depan pemerintah perlu memperkuat sumber pertumbuhan lain, khususnya dari investasi, termasuk penanaman modal asing langsung atau
foreign direct investment (FDI).
Baca Juga: Konsumsi Lebaran Dongkrak Ekonomi Awal 2026 Meski Dibayangi Kenaikan Harga “Salah satu
engine of growth bisa dari FDI yang harus didorong lebih kuat lagi. Beberapa proyek juga sudah mulai bergulir dan diharapkan bisa mendorong pertumbuhan,” katanya. Ia juga menyoroti rencana pembentukan kawasan ekonomi keuangan (financial economic zone) yang dinilai berpotensi menarik aliran dana masuk jika segera direalisasikan. Di sisi lain, David mengingatkan adanya keterbatasan ruang fiskal. Menurutnya, tekanan terhadap anggaran masih cukup besar, terutama jika pemerintah harus terus menambah alokasi subsidi di tengah ketidakpastian global, termasuk konflik geopolitik yang berdampak pada harga energi. “Kalau hanya dari
government spending, kendalanya dari sisi anggaran. Walaupun ada efisiensi, kita belum tahu kondisi global sampai kapan, sehingga kebutuhan subsidi masih bisa cukup besar,” jelasnya. Lebih lanjut, ia menilai strategi belanja pemerintah yang dilakukan secara
front loading atau dipercepat di awal tahun memang bertujuan menciptakan efek berganda (
snowball effect) bagi perekonomian.
Baca Juga: Indef Menilai Stimulus Rp 12 Triliun Belum Cukup Dongkrak Ekonomi pada Kuartal I-2026 Dengan dorongan konsumsi yang lebih awal, diharapkan aktivitas ekonomi terus bergulir, mendorong peningkatan produksi dan investasi dari sektor swasta. “Kita harapkan ada
snowballing effect, sehingga investasi mulai bergerak. Ketika konsumsi meningkat, dunia usaha akan meningkatkan pasokan karena permintaan juga naik,” imbuhnya. Namun, dari sisi kebijakan stimulus, David menekankan pentingnya mengarahkan dukungan pemerintah ke sektor produktif dibandingkan hanya konsumtif.
“Kalau dari sisi stimulus, sebaiknya tetap diarahkan ke sektor produktif,” katanya.
Baca Juga: Diskon dan Bansos Ramadan Diharap Dongkrak Ekonomi Kuartal I-2026 Dengan demikian, ia menilai keseimbangan antara belanja pemerintah dan penguatan investasi menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
