BANDUNG. Agar produsen maupun penajin mainan lokal tidak kesulitan mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) mainan, pemerintah perlu memberi insentif bahkan menggratiskan biaya sertifikasi. Hal ini bisa menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap kemajuan produsen mainan lokal.

"SNI mainan sebenarnya berdampak positif terhadap perkembangan industri mainan lokal. Saya melihat bahwa penerapan SNI punya ikhtisar meningkatkan keamanan dan kualitas, jadi spiritnya bagus. Karena sertifikasi ini menyangkut substansi dana, saya kira pemerintah harusnya gratiskan SNI untuk produsen lokal," kata pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, Kamis (8/5).

Acuviarta mengatakan insentif semacam ini dari pemerintah dibutuhkan untuk membangun industri dalam negeri. SNI pun diberlakukan harus dalam rangka membangun daya saing. Dalam jangka panjang, mainan Indonesia pun bisa go international, jangan terus-menerus dihajar mainan impor.

Meriahkan Hari Pelanggan Nasional, Maybank Indonesia Perkuat Hubungan dengan Nasabah

Acuviarta juga mengatakan SNI sebagai bentuk membangun kepercayaan. "Secara otomatis kita membangun kepercayaan dengan adanya SNI. Dalam jangka panjang, kita bisa jangkau pasar internasional dan pasar lokal juga sangat terbuka lebar. Kita juga jangan standar ganda. Mainan impor harus segera dibereskan, karena tidak semua impor itu layak," tuturnya.

Insentif dari pemerintah juga akan memberikan multiplier effect di sisi perkembangan industri. Acuviarta mengatakan, jika industri berkembang, maka tenaga kerja bertambah. Dampak positif lainnya, produk domestik bruto akan bertambah dan mainan impor di Indonesia semakin berkurang. Kearifan lokal, seperti mainan tradisional pun akan kembali terangkat.

Terkait sosialisasi SNI kepada para produsen dan perajin mainan, harus dilakukan secara masif. "Jangan sampai produsen tidak tahu menahu mengenai SNI. Kalau tidak ada persiapan dari segi produksi, maka produsen akan kelabakan. Mungkin akan banyak mainan lokal yang tidak sesuai SNI dan ditarik dari peredaran," ujar Acuviarta.

Acuviarta mengatakan sertifikasi SNI ini memiliki sejumlah tahapan, mulai dari sisi poduksi, kualitas dan sebagainya. Jika masih ada saja produsen mainan yang belum mendapat sosialisasi, peran pemerintah masih kurang dalam sosialisasi kebijakannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News