JAKARTA. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta pemerintah memberi penjelasan secara gamblang mengenai alasan diberikannya pembebasan bersyarat untuk terpidana narkoba asal Australia, Schapelle Leigh Corby. Menurut Priyo, penjelasan dari pemerintah dapat meredam gejolak yang timbul setelah keputusan itu diberikan untuk Corby. "Perlu dijelaskan secara jujur, apakah ini murni putusan dari segi pertimbangan hukum atau ada imbal balik dengan Australia? Jelaskan saja, supaya jernih, dan kita jadi tahu ada apa gerangan," kata Priyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2014). Priyo berharap pemerintah telah mempertimbangkan semua aspek sebelum memberi pembebasan bersyarat untuk Corby, baik dari sisi hukum, dan gejolak sosial setelah keputusan itu dikeluarkan secara resmi. Pertimbangan itu dianggapnya menjadi mutlak karena permasalahan ini menuai pro-kontra dan sorotan publik yang luar biasa.
"Yang jelas pemerintah harus bersikap adil, kasih penjelasan secara transparan karena keputusan ini disoroti masyarakat," pungkasnya. Secara terpisah, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo juga mempertanyakan keputusan pemerintah memberikan pembebasan bersyarat untuk Corby. Keputusan itu dianggapnya menunjukkan pemerintah tak konsisten dan masih berkompromi dengan kejahatan narkoba yang sesungguhnya dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa. "Memang patut dipertanyakan, karena presiden dan para pembantunya jelas-jelas melawan arus pemberantasan narkoba," ucapnya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin menyatakan pihaknya siap menerima segala kritikan terkait dikabulkannya pembebasan bersyarat untuk terpidana kasus narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby. Menurut Amir, pihaknya hanya menjalankan aturan bahwa siapa pun berhak mendapatkan pembebasan bersyarat jika memenuhi persyaratan. Dijelaskan Amir, Corby dan ribuan narapidana lainnya mendapat pembebasan bersyarat tahun ini dengan alasan memenuhi persyaratan substantif dan administratif sesuai Permen Kementerian Hukum dan HAM Nomor 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
