KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana penyaluran bantuan sosial dengan kerja sama perusahaan financial technology (fintech) mengemuka. Hal ini diyakini dapat mengakselerasi penyaluran bantuan sosial.

Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Saiful Islam mengatakan, saat ini tengah diwacanakan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pengembangan mekanisme penyaluran bantuan sosial. Saat ini pemerintah sudah menjajaki kemungkinan penggunaan Link Aja sehingga penggunaan kartu tidak harus lagi diperlukan bagi penerima manfaat (bansos) itu sepanjang mereka memiliki perangkat seluler.

"Kemudian dengan bekerjasama dengan salah satu pemilik fasilitas, Link aja misalnya dan tidak tertutup kemungkinan dengan fintech yang lainnya, maka akselerasi bantuan sosial ini bisa dilakukan," ujar Saiful dalam paparan digital dari Youtube Bappenas RI.

Seperti diketahui, saat ini penyaluran bansos melibatkan Bank Himbara. Selain itu, penyaluran juga bekerjasama dengan PT Pos Indonesia, misalnya untuk menjangkau tempat-tempat di wilayah pedalaman atau wilayah terpencil dan wilayah Indonesia Timur. Saiful menyebut, terbuka kemungkinan kerjasama dengan fintech terkait wacana penyaluran bansos.

Baca Juga: KSP sebut pernyataan Novel Baswedan soal korupsi bansos Rp 100 triliun spekulatif

"Kami sangat terbuka untuk bekerja sama dengan sektor private yang mereka juga advance dalam hal teknologi dan mereka meng-cover atau menawarkan kira-kira apa yang bisa mereka kontribusikan untuk kelancaran program pemerintah yang penerimanya bisa puluhan bahkan ratusan juta (penerima manfaat) itu sangat terbuka," ujar Saiful.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, meminta pemerintah mempertimbangkan wacana kebijakan tersebut sebelum diimplementasikan. Di antaranya ada biaya yang perlu dikeluarkan lagi oleh pemerintah jika ingin menggandeng perusahaan financial technology (fintech) dalam penyaluran bansos.

Kemudian, fintech belum punya pengalaman dalam penyaluran bansos dan terkait aksesibilitas bansos jika menggandeng fintech. Pasalnya belum semua daerah di Indonesia memiliki infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni.

"Ketika mereka ikut membantu nanti pengawasannya bagaimana? Jangan sampai nanti menimbulkan masalah baru," ujar ujar Trubus saat dihubungi, Minggu (23/5).

Baca Juga: Buka cekbansos.kemensos.go.id untuk cek penerima bansos tunai Rp 300.000

Editor: Wahyu T.Rahmawati