JAKARTA. Koalisi LSM mendorong pemerintah untuk memperbaiki secara mendasar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem sertifikasi pengusahaan hutan ini ternyata masih banyak kelemahannya, seperti soal regulasi, unit kelola hutan, dan transparasi audit. “Dari investigasi yang kami lakukan selama sekitar setengah tahun, diperoleh kesimpulan bahwa perbaikan sistem memang diperlukan dan itu wewenang pemerintah,” ujar Zenzi Suhadi, Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar WALHI, di Jakarta, Selasa (18/3). Koalisi menemukan bahwa SVLK bisa diberikan kepada kayu yang penebanganya tidak sesuai dengan peraturan.
Pemerintah diminta perbaiki SVLK kayu
JAKARTA. Koalisi LSM mendorong pemerintah untuk memperbaiki secara mendasar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem sertifikasi pengusahaan hutan ini ternyata masih banyak kelemahannya, seperti soal regulasi, unit kelola hutan, dan transparasi audit. “Dari investigasi yang kami lakukan selama sekitar setengah tahun, diperoleh kesimpulan bahwa perbaikan sistem memang diperlukan dan itu wewenang pemerintah,” ujar Zenzi Suhadi, Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar WALHI, di Jakarta, Selasa (18/3). Koalisi menemukan bahwa SVLK bisa diberikan kepada kayu yang penebanganya tidak sesuai dengan peraturan.