Pemerintah Diminta Segera Lakukan Audit Kelayakan Semua Smelter Perusahaan China



KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Insiden ledakan smelter nikel milik PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) pada Kamis (16/5) menambah panjang rentetan ledakan smelter di Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah segera melakukan audit kelayakan semua smelter perusahaan China di Indonesia.

"Pemerintah jangan menunda lagi audit kelayakan ini agar tidak jatuh korban semakin banyak. Kerap terjadinya kecelakaan smelter itu karena Pemerintah lamban mengaudit seluruh smelter perusahaan China," kata Mulyanto kepada Kontan, Minggu (19/5).


Baca Juga: Kementerian ESDM: Perbaikan Aspek Keamanan di Smelter China Penting Dilakukan

Mulyanto mengatakan, insiden pada tungku smelter milik PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) pada tahun lalu seharusnya menjadi pendorong bagi Pemerintah untuk aktif menjalankan audit kepada seluruh smelter.

Ia menambahkan, peristiwa ledakan smelter yang berulang ini mencerminkan tata kelola usaha industri smelter tidak sebaik yang digembar-gemborkan Pemerintah.

Karena itu, Mulyanto mendesak pemerintah tegas dan segera mengaudit seluruh smelter yang ada serta mengevaluasi tata kelola industri smelter, termasuk jarak bangunan smelter dengan pemukiman penduduk.

"Masak jarak bangunan smelter dan pemukiman hanya 21 meter.  Ini kan sangat berisiko. Kok bisa mendapat izin," tegas Mulyanto.

Baca Juga: Kritis Kecelakaan Kerja

Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa izin usaha industri smelter yang diberikan benar-benar dijalankan secara aman dan selamat bagi pekerja dan masyarakat. Jangan sekedar kejar tayang investasi.

"Kita khawatir dengan berbagai kemudahan dan insentif baik fiskal maupun non fiskal yang diberikan pemerintah kepada investor, alih-alih menjalankan usaha industri dengan baik, perusahaan smelter ini justru lalai dan ugal-ugalan dalam menjalankan tata kelola industri. Akhirnya yang jadi korban adalah pekerja dan masyarakat. Pemerintah jangan ragu-ragu mencabut izin industri smelter yang terbukti tidak taat," pungkas Mulyanto. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .