KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Baru-baru ini, pemerintah memberi lampu hijau untuk mengalokasikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) ke beberapa BUMN. Para ekonom menyarankan agar penyuntikan modal tersebut dilakukan dengan lebih selektif.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, berpendapat bahwa pemberian PMN kepada BUMN perlu ditinjau, khususnya jika perusahaan tersebut memiliki masalah tata kelola.

"Jangan biarkan PMN digunakan untuk menutupi kesalahan BUMN, seperti kerugian proyek akibat korupsi atau keterlambatan pembayaran kepada vendor," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Senin (18/9).

Tugu Insurance Perkuat Strategi Untuk Dorong Pertumbuhan Bisnis

Baca Juga: Maskapai Nasional Menunggak Utang Rp 1,52 Triliun

Pada tanggal yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui suntikan modal PMN tunai ke PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG) sejumlah Rp 3 triliun untuk tahun anggaran 2023.

PMN ini bertujuan untuk memperkuat permodalan Asuransi Jiwa IFG agar dapat menerima pengalihan portofolio Jiwasraya melalui skema restrukturisasi, bail in, dan transfer polis. Hingga 30 Juni 2023, polis yang belum dialihkan dari Jiwasraya ke IFG Life mencapai Rp 7,44 triliun.

PMN tahun anggaran 2023 juga disalurkan kepada AirNav Indonesia, anak perusahaan BUMN di bidang pemanduan lalu lintas udara, dengan total PMN tunai sebesar Rp 659,19 miliar dan PMN non tunai barang milik negara (BMN) sebesar Rp 892,01 miliar.

Baca Juga: Tingkatkan Sistem Navigasi, AirNav Ajukan Tambahan PMN Rp 1,55 Triliun

Bhima menambahkan, selain harus diberikan dengan selektif, PMN juga perlu memperhatikan aspek kemandirian dan persaingan usaha. Menurutnya, BUMN tidak seharusnya mendapatkan PMN jika sektor usaha swasta bisa beroperasi lebih efisien.

"Jika perlu, dilebur agar sektor swasta memiliki ruang yang lebih besar untuk berkembang," ujarnya.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, mengatakan bahwa tujuan PMN adalah membantu BUMN yang mengalami masalah produktivitas atau finansial. "Dengan bantuan PMN, diharapkan BUMN bisa pulih, meskipun proses penyehatannya mungkin membutuhkan waktu," ucap Riefky.

Baca Juga: PMN AirNav Indonesia Senilai Rp 1,55 Triliun Disetujui DPR, Ini Rincian Penggunaannya

Riefky menekankan bahwa penyuntikan PMN idealnya akan meningkatkan kontribusi melalui dividen serta terhadap perekonomian nasional.

Untuk tahun 2024, Menteri BUMN, Erick Thohir, menargetkan PMN sebesar Rp 41,9 triliun, dengan target penerimaan dividen sebesar Rp 85,8 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News