JAKARTA. Fraksi Partai Hanura dalam pemaparan pandangannya mengenai kebijakan fiskal 2015 menyatakan pemerintah harus memiliki fokus pada kedaulatan pangan. "Pemerintah perlu mengupayakan swasembada pangan secara berkelanjutan," ujar juru bicara Fraksi Partai Hanura, Nurdin Tampubolon, di Jakarta, Senin (26/5/2014). Hanura menilai, sejauh ini upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan tidaklah serius. Hal itu tercermin dari realisasi peningkatan lahan sawah yang tidak signifikan. Di sisi lain, Indonesia juga masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan daging sapi. Untuk itu, pemerintah juga diminta menjaga sumber-sumber terjadinya inflasi. Komoditas cabe merah dan bawang adalah komoditas pangan yang membuat inflasi tinggi tahun lalu. Selain menyoroti soal kedaulatan pangan, Fraksi Partai Hanura juga memberikan catatan pada kedaulatan energi. "Harus ada diversifikasi energi dan konversi bahan bakar minyak. Pengurangan impor BBM dan akhirnya meniadakan BBM impor harus jadi agenda utama," jelas Nurdin. Fraksi Partai Hanura dalam kesempatan tersebut juga memberikan catatan, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan monitoring atas program-program peningkatan kesejahteraan. Di sisi lain, pemerintah perlu memperbaiki fundamental ekonomi secara cepat. SPN 3 bulan sebesar 6.0 hingga 6.5 persen dinilai sangat tinggi. Fraksi Partai Hanura meminta yield surat utang tersebut tidak terlalu tinggi untuk meningkatkan produktivitas nasional. "Pemerintah harus meniadakan defisit anggaran, agar tidak menambah hutang negara," pungkasnya. Secara umum, Fraksi Partai Hanura menyetujui kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2015, untuk dibahas lebih lanjut. (Estu Suryowati)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah diminta seriusi isu kedaulatan pangan
JAKARTA. Fraksi Partai Hanura dalam pemaparan pandangannya mengenai kebijakan fiskal 2015 menyatakan pemerintah harus memiliki fokus pada kedaulatan pangan. "Pemerintah perlu mengupayakan swasembada pangan secara berkelanjutan," ujar juru bicara Fraksi Partai Hanura, Nurdin Tampubolon, di Jakarta, Senin (26/5/2014). Hanura menilai, sejauh ini upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan tidaklah serius. Hal itu tercermin dari realisasi peningkatan lahan sawah yang tidak signifikan. Di sisi lain, Indonesia juga masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan daging sapi. Untuk itu, pemerintah juga diminta menjaga sumber-sumber terjadinya inflasi. Komoditas cabe merah dan bawang adalah komoditas pangan yang membuat inflasi tinggi tahun lalu. Selain menyoroti soal kedaulatan pangan, Fraksi Partai Hanura juga memberikan catatan pada kedaulatan energi. "Harus ada diversifikasi energi dan konversi bahan bakar minyak. Pengurangan impor BBM dan akhirnya meniadakan BBM impor harus jadi agenda utama," jelas Nurdin. Fraksi Partai Hanura dalam kesempatan tersebut juga memberikan catatan, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan monitoring atas program-program peningkatan kesejahteraan. Di sisi lain, pemerintah perlu memperbaiki fundamental ekonomi secara cepat. SPN 3 bulan sebesar 6.0 hingga 6.5 persen dinilai sangat tinggi. Fraksi Partai Hanura meminta yield surat utang tersebut tidak terlalu tinggi untuk meningkatkan produktivitas nasional. "Pemerintah harus meniadakan defisit anggaran, agar tidak menambah hutang negara," pungkasnya. Secara umum, Fraksi Partai Hanura menyetujui kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2015, untuk dibahas lebih lanjut. (Estu Suryowati)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
