JAKARTA. Keberpihakan pemerintah terhadap petani dan industri tembakau dinilai masih setengah hati. Bahkan, ada kecenderungan pemerintah menihilkan peran petani tembakau dan industri hasil tembakau (IHT) dengan dalih aspek kesehatan. Tak heran, di sejumlah daerah, sikap perlawanan juga ditunjukkan para petani tembakau. "Petani melawan karena kebijakan pemerintah mengancam kelestarian dunia pertanian tembakau dan membuat masa depan kehidupan para petani tersebut tak menentu," ujar budayawan Mohamad Sobary, saat dihubungi wartawan, Minggu (21/2). Penegasan itu merupakan salah satu poin hasil penelitian Sobary tentang tembakau yang dituangkan dalam disertasinya. Rencananya, disertasi itu akan diuji pada Selasa (23/2) besok di kampus Universitas Indonesia. Ia mengingatkan, pemerintah tidak bisa menganggap enteng kegelisahan petani tembakau di sejumlah daerah. Tidak bisa lagi dalih kesehatan kemudian memberangus ekonomi petani. "Bagi mereka, petani tembakau merupakan satu-satunya sumber penghidupan yang tidak bisa diganggu gugat. Pemerintah tidak pernah memedulikan aspek ini," tegas Sobary. Kata Sobary, petani melawan kebijakan pemerintah bukan lantaran mereka tidak mau diatur tetapi karena aturan pemerintah dianggap tidak adil. Misalkan saja, daerah tertentu yang memiliki komoditas unggulan berupa tembakau justru malah diarahkan untuk berganti tanaman. "Selama ini petani tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, kebijakan dijejalkan begitu saja tanpa diberi alternatif sama sekali," tandas Sobary. Ia melihat, selama ini kebijakan sektor pertembakauan disusun dengan semangat anti tembakau dan tanpa semangat melindungi atau mengayomi rakyat sebagaimana titah konstitusi. Tidak hanya petani tembakau yang jadi korban. Efek turunannya, industri hasil tembakau juga terpuruk. Terbukti, pabrik-pabrik tembakau di daerah berguguran akibat efek dari kebijakan pemerintah yang suka menaikkan cukai berkali-kali lipat. "Dengan kata lain, kebijakan pemerintah di sektor tembakau bukan mengatur secara adil kehidupan rakyat, melainkan mengatur kematian petani tembakau," tandasnya. Dari hasil penelitian Sobary, setiap ada kebijakan pemerintah yang merugikan, maka perlawanan petani juga dilakukan dengan gigih dan penuh sikap militan demi mempertahankan hak hidup dan menuntut keadilan dalam kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka. "Warga negara tidak boleh diperlakukan secara tidak adil. Hak konstitusi warga negara tak bisa diingkari dengan alasan apa pun," tandasnya. (Sanusi) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah dinilai abaikan petani tembakau
JAKARTA. Keberpihakan pemerintah terhadap petani dan industri tembakau dinilai masih setengah hati. Bahkan, ada kecenderungan pemerintah menihilkan peran petani tembakau dan industri hasil tembakau (IHT) dengan dalih aspek kesehatan. Tak heran, di sejumlah daerah, sikap perlawanan juga ditunjukkan para petani tembakau. "Petani melawan karena kebijakan pemerintah mengancam kelestarian dunia pertanian tembakau dan membuat masa depan kehidupan para petani tersebut tak menentu," ujar budayawan Mohamad Sobary, saat dihubungi wartawan, Minggu (21/2). Penegasan itu merupakan salah satu poin hasil penelitian Sobary tentang tembakau yang dituangkan dalam disertasinya. Rencananya, disertasi itu akan diuji pada Selasa (23/2) besok di kampus Universitas Indonesia. Ia mengingatkan, pemerintah tidak bisa menganggap enteng kegelisahan petani tembakau di sejumlah daerah. Tidak bisa lagi dalih kesehatan kemudian memberangus ekonomi petani. "Bagi mereka, petani tembakau merupakan satu-satunya sumber penghidupan yang tidak bisa diganggu gugat. Pemerintah tidak pernah memedulikan aspek ini," tegas Sobary. Kata Sobary, petani melawan kebijakan pemerintah bukan lantaran mereka tidak mau diatur tetapi karena aturan pemerintah dianggap tidak adil. Misalkan saja, daerah tertentu yang memiliki komoditas unggulan berupa tembakau justru malah diarahkan untuk berganti tanaman. "Selama ini petani tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, kebijakan dijejalkan begitu saja tanpa diberi alternatif sama sekali," tandas Sobary. Ia melihat, selama ini kebijakan sektor pertembakauan disusun dengan semangat anti tembakau dan tanpa semangat melindungi atau mengayomi rakyat sebagaimana titah konstitusi. Tidak hanya petani tembakau yang jadi korban. Efek turunannya, industri hasil tembakau juga terpuruk. Terbukti, pabrik-pabrik tembakau di daerah berguguran akibat efek dari kebijakan pemerintah yang suka menaikkan cukai berkali-kali lipat. "Dengan kata lain, kebijakan pemerintah di sektor tembakau bukan mengatur secara adil kehidupan rakyat, melainkan mengatur kematian petani tembakau," tandasnya. Dari hasil penelitian Sobary, setiap ada kebijakan pemerintah yang merugikan, maka perlawanan petani juga dilakukan dengan gigih dan penuh sikap militan demi mempertahankan hak hidup dan menuntut keadilan dalam kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka. "Warga negara tidak boleh diperlakukan secara tidak adil. Hak konstitusi warga negara tak bisa diingkari dengan alasan apa pun," tandasnya. (Sanusi) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News