KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center for Market Education (CME) menilai pemerintah Indonesia perlu menciptakan kebijakan investasi asing atau foreign direct investment (FDI) yang bersifat market efficiency-seeking, ketimbang market-seeking. 

CME Chief Economist & Akademisi Universitas Prasetiya Mulya Alvin Desfiandi mengatakan di tengah ketidakpastian global yang dipicu oleh perang tarif yang masih berlangsung, pemerintah Indonesia harus proaktif.  

Menurutnya, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah konkret untuk mendorong masuknya arus investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) agar lebih terbuka, efisiensi dan inklusif. 

Tanggapi Isu Merger, GoTo Komitmen Ikuti Arahan Pemerintah

Baca Juga: Risiko Investasi Naik, Outflow Dana Asing Bayangi Pasar Keuangan Indonesia

"Tidak hanya fokus kepada tujuan jangka panjang, tetapi juga capaian jangka pendek yang bisa diraih melalui deregulasi yang tepat sasaran,” jelasnya dalam paparan, Rabu (16/4).

Saat ini, kontribusi FDI terhadap PDB Indonesia masih di bawah 2%, di bawah negara tetangga seperti Vietnam yang sudah mencapai 4%–5%. Menurutnya, sebagian besar FDI masih bersifat market-seeking. 

Baca Juga: Indonesia Jadi Pusat Investasi Baru bagi Produsen Mobil Listrik Asing

Alvin menyebut market seeking cenderung menghasilkan pertumbuhan rendah dan upah rendah daripada efficiency-seeking, investasi yang berorientasi pada efisiensi biaya hingga penciptaan lapangan kerja berkualitas. 

"Untuk memperkaya ekosistem investasi dan membuka ruang, kebijakan yang lebih inklusif, termasuk peninjauan ulang persyaratan modal minimum, perlu dipertimbangkan secara serius," kata dia. 

ASEAN saat ini menjadi kawasan tujuan investasi global terbesar pasca pandemi COVID-19. Di saat arus investasi dunia menurun drastis, turun 33% dari US$ 2 triliun pada 2015 menjadi US$ 1,3 triliun pada 2023. ASEAN justru mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 92% dari US$ 120 miliar di 2015 menjadi US$ 230 miliar pada 2024. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News