KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah tengah mempertimbangkan penerapan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk subsidi energi baik itu BBM maupun listrik. Hal ini dilakukan agar skema bantuan tersalurkan dengan tepat sasaran.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, sebelum melaksanakan skema BLT tersebut secara keseluruhan, perlu adanya pilot project atau proyek percontohan minimal di dua provinsi untuk melihat dampaknya.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan data penerima BLT energi tersebut agar tepat sasaran. Di luar data penerima adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, pemerintah juga harus memperhatikan masyarakat menuju kelas menengah, yang jumlahnya hampir 50% dari populasi atau sebesar 137,5 juta orang.

Baca Juga: Ada 3 Bansos yang Cair November 2024, Cek Nama yang Masuk Daftar Penerima

“Mereka butuh kompensasi juga karena secara faktual masih gunakan BBM bersubsidi. Khawatir daya beli kelas menengah makin merosot apabila cakupan BLT tidak menyeluruh,” tutur Bhima kepada Kontan, Senin (11/11).

Di samping itu, Ia juga menyarankan agar pemerintah melakukan pengawasan BLT, terutama di desa yang penduduknya banyak tidak memiliki rekening bank. Hal ini karena, tingkat kebocoran dan korupsi BLT relatif tinggi.

Bhima juga menambahkan, idealnya skema BLT ini diberikan tiga bulan sebelum subsidi BBM berkurang, dan BLT sudah siap disalurkan ke penerima.

“Jika penyaluran terlalu dekat dengan penyesuaian subsidi BBM, maka angka kemiskinan hingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga dipertaruhkan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya bakal melakukan rapat pada awal pekan ini untuk memformulasikan perbaikan penyaluran subsidi tepat sasaran.

"Kemungkinan besar ada dua opsi ya. Opsi A bisa ke BLT langsung. Opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Kita akan mencoba untuk mencari formulasi listrik dan BBM," jelas Bahlil.

Baca Juga: Minim Katalis Baru, Daya Beli Mengusik Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Demi mengoptimalkan penyaluran subsidi, Kementerian ESDM berencana melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk pemutakhiran data penerima manfaat.

"BPS adalah institusi yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk mengumpulkan semua data. Baik yang ada di Mensos, Pertamina, maupun PLN. Tapi kita gabung (dengan DTKS) supaya datanya tidak tumpang tindih," imbuh Bahlil.

Bahlil melanjutkan, pihaknya juga turut menimbang skema yang tepat untuk subsidi LPG. Pasalnya, LPG saat ini dikonsumsi oleh UMKM dan kelompok rumah tangga. Pihaknya pun menargetkan pembenahan subsidi energi dapat dibenahi secara bertahap.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .