KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Pemerintah perlu mulai menggunakan indikator yang lebih luas dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk menggambarkan kualitas pembangunan nasional.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan indikator seperti tingkat kebahagiaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

"Yang esensial yang harus didorong misalnya tentang limit of growth dan exit strategy-nya," ujar Bhima Dalam diskusi Economic Frontline 2026 bertajuk The Rise of State Capitalism: Good or Bad?, dikutip Jumat (31/7/2026).

Baca Juga: Inflasi Juli 2026 Diprediksi Melandai, Ancaman El Nino dan Rupiah Membayangi

Ia menilai perdebatan mengenai state capitalism maupun welfare state selama ini masih berada di permukaan dan belum menyentuh arah pembangunan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, Bhima juga mengingatkan adanya potensi government failure yang dapat memicu praktik rente apabila intervensi negara tidak disertai tata kelola yang baik. Ia menilai arah pembangunan ekonomi Indonesia masih belum memiliki desain yang sejelas negara seperti Tiongkok maupun Vietnam.

Pandangan tersebut muncul di tengah menguatnya peran negara dalam perekonomian nasional melalui berbagai kebijakan, mulai dari penguatan BUMN, pembentukan Danantara, hilirisasi industri hingga pembangunan infrastruktur. 

Kondisi tersebut memunculkan diskusi mengenai bagaimana negara seharusnya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif sekaligus berkelanjutan.

Dalam forum yang sama, Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Jahen Fachrul Rezki menilai kehadiran negara diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar, namun perannya tidak harus masuk ke seluruh lini bisnis. 

Ia mengusulkan pendekatan hybrid state capitalism, yakni negara tetap hadir sebagai regulator dan pengarah kebijakan, sekaligus memberikan ruang bagi sektor swasta untuk berkembang.

Baca Juga: Insentif Pajak Rumah Kurang Efektif, Serapan Paling Rendah pada 2025

Sementara itu, Juru Bicara Urusan Ekonomi Pemerintah Fithra Faisal Hastiadi mengatakan pemerintah saat ini berupaya membangun institusi ekonomi yang lebih inklusif. Menurut dia, peran negara adalah mengurangi inefisiensi sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata.

"Fokus utama pemerintah saat ini adalah membangun institusi ekonomi yang inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas," kata Fithra.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News