JAKARTA. Para pengusaha menilai pemerintah masih belum memiliki konsep dan roadmap untuk menurunkan harga pangan secara nasional. Padahal, ketahanan pangan nasional menghadapi masahal harga yang stabil tinggi. 

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan, menteri perdagangan Enggartiasto Lukito saat ini tidak jauh berbeda dengan Mendag sebelumnya, tidak memiliki konsep pangan secara nasional. 

Ia mengatakan, harusnya pemerintah saat ini membuat keputusan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membuat roadmap menurunkan harga pangan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Inovasi Remitansi dan Solusi Digital DBS Indonesia Dukung Ekspansi Bisnis Skala Asia

"Pemerintah itu tidak perlu lagi bicara konsep dasar, tapi harus menyajikan grand strategy untuk tahapan-tahapan penurunan harga pangan," ujarnya kepada KONTAN, Senin (8/8).

Ia mengambil contoh, saat ini harga bawang merah Rp 45.000 per kilogram (kg) di pasaran, sementara Bulog bisa menjual dengan harga Rp 25.000 per kg. Nah kondisi ini harusnya dievaluasi kenapa bisa terjadi ketimbangan harga yang demikian tajam.

Dia juga meminta, pedagang tak disalahkan karena membeli bawang dari pengepul dengan harga tinggi. "Karena itu, pemerintah harus memotong rantai distribusi pangan dan konsep teknis pemotongan itu harus jelas dan dilaksanakan," katanya.

Ikappi mengatakan, pemerintah setidaknya harus menyusun konsep pengelolaan pangan secara berkesinambungan. Misalkan pada bulan depan ada Idul Adha, harusnya Kementerian Perdagangan (Kemdag) mendata berapa kebutuhan sapi dan hewan kurban lainnya, serta kebutuhan pangan yang berpotensi meningkat permintannya.

Kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kemtan) perihal berapa banyak produksi dan ada dimana saja. Demikian juga untuk kebutuhan Natal dan Tahun baru, harus sudah di susun dan disiapkan saat ini sehingga tidak kewalahan saat waktunya tiba.

Kemdag harus mengecek benar adanya produksi itu dan langsung membantu memudahkan pendistribusian agar semua daerah mendapatkan pasokan yang cukup sesuai kebutuhan. "Bila produksi di suatu daerah berlebihan, maka Kemdag harus mendistribusikannya ke daerah yang kekurangan," tambahanya.

Untuk itu, ia mengatakan perlu adanya data produksi dan konsumsi pangan yang jelas, dan data itu ada di dua institusi tadi. Selain itu, pihak institusi lain seperti Perum Bulog, Kementerian Perhubungan dan Pihak kepolisian juga harus dilibatkan. Harus ada koordinasi agar antar institusi menjalankan fungsinya maksimal sehingga distribusi pangan berjalan lancar. Dan bila produksi dalam negeri tidak mencukupi, maka barulah jalan terakhir dilakukan impor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News