JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI belum menetapkan Upah Minimum Provinsi (UPM) DKI Jakarta 2012. Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pekerja Indonesia Muhammad Rusdi mengatakan, penetapan UMP seharusnya sudah dilakukan pada akhir Oktober lalu.Dia menuding keterlambatan penetapan UMP ini lebih bernuasa politik. Sehingga, dia menilai proses yang secara prosedural berujung pada kompromi antara serikat pekerja dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). "Biasanya penetapan lancar, tapi sekarang telat karena serikat pekerja mulai sadar dan terbangun kolektivitasnya dalam penetapan UMP/UMK," ujarnya, Kamis (17/11).Berdasarkan rilis dari Forum Buruh DKI Jakarta, mereka menuntut Gubenur DKI Jakarta Fauzi Bowo menetapkan UMP Jakarta tahun 2012 sebesar Rp. 1.529.150 sesuai dengan hasil survei Dewan Pengupahan yang merekomendasikan angka Kebutuhan Hidup Layak tersebut. "Kami minta Gubenur DKI Jakarta menetapkan UMP minimum sebesar 100% dari angkat KHL itu," ujarnya.Namun, desakan itu sendiri tidak disetujui pengusaha. Apindo meminta Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP sebesar Rp. 1.497.000.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah DKI belum tetapkan UMP 2012
JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI belum menetapkan Upah Minimum Provinsi (UPM) DKI Jakarta 2012. Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pekerja Indonesia Muhammad Rusdi mengatakan, penetapan UMP seharusnya sudah dilakukan pada akhir Oktober lalu.Dia menuding keterlambatan penetapan UMP ini lebih bernuasa politik. Sehingga, dia menilai proses yang secara prosedural berujung pada kompromi antara serikat pekerja dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). "Biasanya penetapan lancar, tapi sekarang telat karena serikat pekerja mulai sadar dan terbangun kolektivitasnya dalam penetapan UMP/UMK," ujarnya, Kamis (17/11).Berdasarkan rilis dari Forum Buruh DKI Jakarta, mereka menuntut Gubenur DKI Jakarta Fauzi Bowo menetapkan UMP Jakarta tahun 2012 sebesar Rp. 1.529.150 sesuai dengan hasil survei Dewan Pengupahan yang merekomendasikan angka Kebutuhan Hidup Layak tersebut. "Kami minta Gubenur DKI Jakarta menetapkan UMP minimum sebesar 100% dari angkat KHL itu," ujarnya.Namun, desakan itu sendiri tidak disetujui pengusaha. Apindo meminta Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP sebesar Rp. 1.497.000.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
