KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan amonia hijau sebagai salah satu sumber energi baru masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). 

Sebagai informasi, substansi sumber energi baru telah disetujui dalam rapat Konsinyering pada 10-12 Juli 2023. Namun khusus untuk amonia perlu untuk diputuskan pada forum Raker, karena substansi tersebut merupakan usulan baru dan belum termasuk dalam DIM RUU EBET yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan, saat ini Jepang sudah mulai memanfaatkan amonia di mana sudah menerima produk amonia hijau dan biru. 

Baca Juga: Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (EBET) Akan Rampung Kuartal I 2024

“Amonia ini lebih gampang ditransportasikan dibandingkan hidrogen, jadi sudah ada kebijakan pemerintah Jepang untuk menetapkan harga premium untuk blue ammonia,” ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) RUU EBET di komisi VII DPR RI, Senin (20/11). 

Sejalan dengan itu, Arifin menyatakan saat ini Indonesia akan membangun pabrik amonia hijau di Papua. 

Dalam catatan Kontan.co.id, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) bersiap melanjutkan pembangunan Proyek Strategis Negara (PSN) berupa pabrik baru pupuk di kawasan industri Fakfak, Papua Barat.

Adapun dengan hadirnya pabrik baru itu di Papua Barat akan memiliki kapasitas produksi pupuk urea sebesar 1,15 juta ton per tahun dan 825 ribu ton per tahun untuk amonia.

Pengembangan amonia ini sejatinya sejalan dengan program baru pemerintah yang mendorong adanya integrasi gas dari hulu ke hilir. 

Baca Juga: Begini Gambaran Permintaan dan Pasokan Listrik EBT di RUKN Hingga 2060

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji mencontohkan, produksi gas dari Wilayah Kerja (WK) Genting dapat disalurkan untuk pengembangan pabrik pupuk dan amonia hijau di Fakfak. 

“Untuk blue ammonia di sekitar sana dengan gas bisa berasal dari BP. Ini kita sebut sebagai integrasi hulu dan hilir gas,” ujarnya belum lama ini. 

Meski potensinya besar, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi melihat amonia hijau dimungkinkan menjadi energi masa depan rendah karbon dan mendukung target net zero emission (NZE). 

“Namun demikian amonia butuh dukungan finansial yang memadai, kecukupan regulasi, dan kepastian pasar,” ujarnya belum lama ini. 

Walau begitu, dia menegaskan Kemenperin tetap mendukung realisasi amonia hijau secara baik di Indonesia.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto