KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah terus mempercepat hilirisasi batubara sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) yang nilainya mencapai Rp80 triliun per tahun. Salah satu fokus utama adalah pengembangan dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia memiliki cadangan batubara yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik secara berkelanjutan.

"Indonesia mengimpor LPG sekitar Rp80 triliun per tahun, termasuk subsidi energinya. Kita harus dorong teknologinya, dan bagaimana mendesain dari sektor energi agar substitusi dari LPG ini segera kita dorong," ujar Airlangga dalam Mining Forum, Kamis (31/7).

Haji Robert Gandeng Universitas Binawan Buka Jalan Global Bagi Anak Yatim Piatu

Baca Juga: Membedah Sentimen-Sentimen Utama yang Menekan Harga Komoditas Batubara dan Emitennya

Ia menegaskan bahwa hilirisasi batubara bukan hanya soal nilai tambah, tetapi juga bagian dari strategi kemandirian energi nasional. Selain LPG, Indonesia juga masih sangat bergantung pada impor metanol, yang dibutuhkan dalam pengembangan biodiesel. Padahal, kata dia, saat ini Indonesia baru memiliki satu pabrik metanol di Kalimantan Timur.

“Kita tidak ingin mengembangkan biodiesel, tapi metanolnya masih harus diimpor. Kita seharusnya sudah punya kapasitas 2 juta ton metanol saat ini,” tambahnya.

Pemerintah, lanjut Airlangga, telah menyiapkan sejumlah insentif untuk menarik investasi hilirisasi, termasuk penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk proyek-proyek DME. Selain fasilitas perpajakan, pemerintah juga memberikan insentif untuk pengadaan mesin dan dukungan offtake agreement, yang dapat dijalankan oleh BUMN energi seperti Pertamina.

“Undang-undangnya sudah siap. Fasilitas fiskal dan KEK sudah diberikan. Tinggal implementasi dan dukungan dari DPR dan Kementerian Investasi. Minimal dalam dua-tiga tahun bisa pecah telur,” ujarnya optimistis.

Airlangga menambahkan, pengembangan DME saat ini juga menunggu pemanfaatan teknologi tepat guna. Meski sempat ada kerja sama dengan Amerika Serikat yang batal karena sejumlah alasan, menurut dia, teknologi untuk hilirisasi DME tersedia di banyak negara lain.

DME dinilai menjadi solusi yang strategis untuk pengganti LPG, sesuai dengan amanat Undang-Undang Minerba. 

Baca Juga: Danantara Masih Mengkaji Proyek DME Batubara

"Sekarang adalah momentum yang tepat untuk mendorong hilirisasi, saat harga batubara sedang rendah," ujarnya.

Lebih jauh, Airlangga menyebut hilirisasi ini juga mendukung visi Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai kemandirian energi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung target net zero emission.

"DPR, pemerintah, dan swasta, ini sangat perlu untuk mendorong Indonesia Incorporated untuk energi kita yang swasembada, dan juga mendorong renewable energy, net zero, tetapi kita juga menjaga bahwa coal (batubara) ini menjadi salah satu tradisional andalan ekspor," kata Airlangga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News