JAKARTA. Pemerintah terus mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) bersinergi lewat cara pembentukan holding. Hal ini selain untuk meningkatkan daya saing 26 BPD yang tersebar di seluruh Indonesia, juga dapat menggenjot permodalan serta efisiensi.

Presiden Joko Widodo menegaskan, dengan tantangan persaingan ke depan yang semakin ketat, pembentukan holding BPD seharusnya bisa dengan mudah terwujud. Lewat sinergi holding, proses investasi dan masuknya modal ke BPD bakal semakin mudah.

“Kalau BPD mau membangun holding, selain bisa saling membantu BPD lain juga bisa membantu pemerintah provinsi,” tutur Jokowi, dalam dialog publik Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Rabu (30/3).

Muliaman Hadad Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi positif rencana pemerintah tersebut. “Dengan komitmen pemerintah ini diharapkan pembentukan holding BPD bisa lebih cepat terwujud,” kata Muliaman, kemarin.

Muliaman menambahkan, ada beberapa opsi dalam pembentukan holding BPD. Pertama, membangun kemitraan dengan bank BUMN lewat penyertaan saham sebesar 20%–25%.

Sedangkan opsi kedua adalah membentuk jaringan teknologi informasi (IT), produk, pendidikan sumber daya manusia dan bantuan permodalan antar BPD. Pembentukan jaringan IT antar BPD yang diberi tajuk BPD Net Online, kata Muliaman, merupakan langkah awal dari sinergi antar BPD.

Menanggapi komitmen pemerintah tersebut, Ketua Asosiasi Perbankan Daerah (Asbanda) Kresno Sediarsi menyatakan, sebagai pemegang saham BPD, masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten, walikota dan pemerintah kota harus duduk bersama membahas sinergi dalam kerangka holding BPD yang didukung pemerintah. 

Prinsipnya, kelak akan ada keuntungan secara kompetitif yang bisa dirasakan bersama. "Jadi misalnya kesamaan dalam produk dan layanan, serta pengelolaan tresuri induk sehingga pengaturan dana akan lebih efisien, terang Kresno kepada KONTAN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan