KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi ikut mendorong percepatan penerapan mandatori bauran biodiesel sebanyak 30% atau B30.

Deputi Bidang Koordinator Infrastruktur Kemenko Maritim dan Investasi Ridwan Djamaluddin mengatakan, pihaknya sudah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu percepatan B30 di Indonesia.

Di satu sisi, pemerintah berupaya membantu menyiapkan pasokan sarana untuk penerapan B30. Di sisi lain, pemerintah juga terus berkomunikasi dengan para pelaku industri otomotif terkait kesiapan untuk mengimplementasikan B30 pada produk-produk kendaraannya.

Baca Juga: Tembus rekor lagi! Harga CPO diramal tembus RM 2.700 per metrik ton di akhir tahun

“Kami sudah tanyakan kesiapan ke pelaku-pelaku industri otomotif nasional. Sejauh ini tidak ada keluhan yang signifikan dari mereka,” ujarnya di sela acara Indonesia EBTKE ConEx 2019, Kamis (7/11).

Pemerintah juga berupaya untuk membenahi regulasi yang berkaitan dengan penerapan B30 di dalam negeri. Ridwan berharap, jangan sampai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kemudian mengganggu kepentingan di sektoral masing-masing.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor bilang, pihak Asprobi sebenarnya sudah siap menjalankan kebijakan B30 sejak Oktober 2019.

Baca Juga: Program biodiesel diprediksi bakal pengaruhi harga minyak sawit di tahun 2020

“Jadi kalau B30 mulai diterapkan di pertengahan November, dari sisi produsen tidak ada masalah. Kami juga siap kalau B30 akhirnya diterapkan bulan Januari nanti,” ungkap dia kepada Kontan, hari ini.

Ia menyebut, pihak produsen sudah siap untuk memproduksi sekitar 10 juta kiloliter bahan bakar B30 untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tahun 2020 nanti. Bahkan, di awal tahun depan, uji coba untuk penerapan B40 dan B50 juga akan dilakukan.

Baca Juga: Sentuh rekor baru, harga CPO bisa menguat hingga akhir tahun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat