KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam hal transformasi digital sektor pemerintahan, saat ini administrasi ketatanegaraan Indonesia sudah mulai masuk ke Govt 3.0 atau iGovernment yaitu integrated government yang ditandai dengan tata kelola pemerintahan terpadu, antar silo terintegrasi, dan aktivitas transaksi digital G2G, G2B, G2C, G2E dan E2E makin dinamis.

“Disebut juga ASN 3.0 dimana untuk administrasi pemerintahan data elektronik tertata dalam kebijakan satu data, mindset kolaborasi, validitas data dan informasi relatif menjadi benar akurat lengkap, antar sektor saling “berbicara”, termasuk system to system dengan non-govt, pengambilan keputusan cepat, dan eksekusi keputusan cepat,” jelas Bambang Dwi Anggono, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kominfo dalam keterangannya, Kamis (23/12).

Saat berbicara pada acara TOP Digital Awards 2021 bertema “Accelerating Digital Transformation in Business & Government”, ia bilang kunci utama untuk bisa bertransformasi adalah kepemimpinan maka pimpinan instansi lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah harus berani berinovasi.

“Tantangan kita adalah bagaimana menghadirkan super apps untuk bangsa ini yang bukan hanya menjadi perannya pemerintah saja, sektor publik saja tetapi sektor privat juga harus berpartisipasi. Sehingga masyarakat Indonesia cukup download satu aplikasi maka seluruh layanan perizinan, lintas wilayah, lintas wilayah administrasi, lintas kementerian, semua dalam satu layanan,” katanya.

Baca Juga: Inovasi Teknologi Digital AI dan Citra Satelit Bantu Tekan Penebangan Liar

Ada 4 pilar dalam transformasi digital di Indonesia, yang pertama, transformasi infrastruktur digital dimana saat ini beberapa daerah di Indonesia masih belum mendapatkan akses. Kedua, transformasi digital sektor pemerintahan. Ketiga, transformasi digital sektor ekonomi digital. Keempat, transformasi digital masyarakat Indonesia. 

“Komitmen Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kominfo untuk memastikan bahwa seluruh desa di Indonesia terhubung dengan layanan 4G diperkirakan di tahun 2023. Sehingga harapannya transformasi digital dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali,” katanya.

“Terkait dengan ketatanegaraan kita, tentang administrasi negara kita, terkait dengan sistem pemerintahan kita, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik maka kalau kita amati sistem administrasi negara tidak kebal terhadap disrupsi,” tambahnya.

Ia pun memaparkan faktor yang menyebabkan disrupsi. Pertama, perubahan politik menuju tatanan kenegaraan yang baru. Kedua, perubahan demografi dimana peningkatan kecakapan, lapangan pekerjaan, angka ketergantungan. Ketiga, perubahan ekonomi.

“Disrupsi juga dapat disebabkan perubahan urbanisasi, desa yang menjadi kota, telenetworking, marketplace. Perubahan teknologi berupa Revolusi Industri 4.0, khususnya di bidang TIK dan terjadi bencana krisis kemanusiaan, bencana alam, termasuk pandemi,” paparnya.

Baca Juga: Kilang Pertamina dan TubanPetro Tingkatkan Kapasitas Produksi TPPI dan Polytama

M. Lutfi Handayani, Ketua Penyelenggara dan Pemimpin Redaksi majalah It Works, mengungkapkan TOP Digital Awards setiap tahun jumlah pesertanya terus meningkat. “Tahun 2021, yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 172 peserta, yang berasal dari instansi dan lembaga pemerintahan serta korporasi bisnis, yang berarti mencatat kenaikan 7,5 persen  dibanding tahun 2020 lalu.”

Peraih penghargaan TOP Digital Awards 2021 yang berasal dari instansi dan lembaga pemerintah diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi, Direktorat Jenderal Pajak, dan Pemerintah Kota Tangerang. 

Peraih penghargaan yang berasal dari korporasi bisnis diantaranya Pertamina, Perusahaan Listrik Negara, Pegadaian, Telkom Indonesia, Aero System Indonesia, Jasa Raharja, Wijaya Karya, Bank Negara Indonesia, Badan Standardisasi Nasional, Bank Amar, Bank Central Asia dan Blibli.com.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi