JAKARTA. Setelah berlarut-larut, rencana pengenaan cukai plastik akan dibahas kembali oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Heru Pambudi, pekan ini, pemerintah akan mengadakan rapat dengan komisi XI DPR. Seperti diketahui, mulai tahun ini, pemerintah akan mewajibkan pembayaran cukai atas produksi kemasan plastik. Namun sampai sekarang, DPR belum merestui kebijakan tersebut, meskipun pemerintah sudah menargetan adanya tambahan penerimaan dari kebijakan ini sebesar Rp 3 triliun pada tahun 2017. "Selain bahas cukai plastik pertemuan itu akan membahas efisiensi di otoritas kepabeanan," ujar Heru, Selasa (10/1).
Pemerintah-DPR kembali bahas cukai plastik
JAKARTA. Setelah berlarut-larut, rencana pengenaan cukai plastik akan dibahas kembali oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Heru Pambudi, pekan ini, pemerintah akan mengadakan rapat dengan komisi XI DPR. Seperti diketahui, mulai tahun ini, pemerintah akan mewajibkan pembayaran cukai atas produksi kemasan plastik. Namun sampai sekarang, DPR belum merestui kebijakan tersebut, meskipun pemerintah sudah menargetan adanya tambahan penerimaan dari kebijakan ini sebesar Rp 3 triliun pada tahun 2017. "Selain bahas cukai plastik pertemuan itu akan membahas efisiensi di otoritas kepabeanan," ujar Heru, Selasa (10/1).