KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengevaluasi dampak pembangunan infrastruktur yang selama tiga tahun belakangan ini. Dampak tersebut akan dilihat pada beberapa indikator.

Pertama, pertumbuhan ekonomi. Kedua, penurunan angka kemiskinan. Ketiga, penurunan pengangguran.

Bastari Pandji Indra, Asisten Deputi Menko Perekonomian Bidang Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur mengatakan, evaluasi akan mulai dilakukan awal tahun depan.

"Evaluasi oleh tim kami sendiri, inti pokoknya untuk melihat efektivitasnya karena kan pemerintah sudah keluarkan biaya besar selama tiga tahun ini," katanya kepada Kontan Selasa (12/12).

Bima Yudhistira Adhinegara, ekonom Indef sementara itu mengatakan, evaluasi memang mendesak dilakukan. Maklum saja pemerintah pada tiga tahun ini sudah menggelontorkan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur cukup besar.

Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama tiga tahun ini mereka sudah menggelontorkan hampir Rp 330 triliun. Di Kementerian Perhubungan selama tiga tahun pemerintah sudah menggelontorkan anggaran sekitar Rp 150 triliun.

Tapi dengan gelontoran anggaran tersebut ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran belum sedahsyat besaran penambahan anggaran. Untuk pertumbuhan ekonomi saja sampai saat ini masih berkutat di sekitar 5,1%.

Untuk angka kemiskinan, sampai saat ini juga belum mampu turun ke bawah 10%. Bhima mengatakan, kecilnya dampak tersebut terjadi karena kebanyakan proyek infrastruktur dikerjakan oleh kontraktor besar. Porsi penguasaan mereka terhadap pembangunan infrastruktur mencapai 87%.

Sementara untuk kontraktor kecil dan menengah hanya mendapat 13% nya saja. "Kontraktor besar menggunakan banyak teknologi tidak butuh banyak tenaga kerja, otomatis serapan tenaga kerjanya sedikit sehingga kemiskinan sulit ditekan," katanya.

Selain penguasaan proyek oleh kontraktor besar, minimnya dampak juga terjadi akibat penempatan infrastruktur yang salah dan terlalu berpusat di Jawa. Bhima mengatakan, permasalahan tersebut harus segera dibenahi dengan evaluasi menyeluruh tadi.

Pembenahan bisa dilakukan dengan mengubah konsentrasi pelaksanaan infrastruktur dari yang selama ini berpusat ke kontraktor besar dengan mengikutsertakan dan memaksimalkan peran kontraktor menengah dan kecil di daerah dalam pembangunan infrastruktur.

Selain itu, pemerintah juga dimintanya untuk meningkatkan program padat karya dalam pembangunan infrastruktur.

Ketiga, tata ulang pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah miskin. "Jangan hanya Jawa terus," katanya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto