JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengevaluasi proses tender proyek listrik 35.000 megawatt (MW) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pasalnya banyak pemenang tender berasal dari China yang berani menawar dengan harga lebih murah.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, keputusan hasil lelang memang berada di tangan PLN. Tapi, pemerintah sudah memberikan pedoman lelang. Tujuannya agar proses tender bisa cepat, dan ada memudahkan bagi investor.

"Untuk yang sudah power purchasement agreement (PPA) sampai tahun ini, kebanyakan China. Kami akan evaluasi. Tapi pedoman yang saya berikan ke PLN adalah supaya tidak melupakan diversifikasi teknologi," kata Said kepada KONTAN, pekan lalu (15/1).

Direktur Bisnis Regional Kalimantan PLN Djoko Raharjo Abu Manan mencatat sudah ada sebanyak 17.300 megawatt (MW) berstatus PPA dengan lelang terbuka. Kebanyakan yang PPA itu memang perusahaan China yang berani menawar dengan harga murah dan punya pendanaan yang kuat.

Investor asal Tiongkok berani menawar harga 4,2 sen per kilo watt hour (KwH0. Sedangkan harga dari investor Jepang bisa 5,6 sen per KwH.

"Kami juga ingin membantu konsumen supaya bisa mendapat harga lebih murah dan jadi efisien," kata Djoko.

Manajer Senior Public Relation Komunikasi PLN Agung Murdifi mengatakan, investor China merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang sudah berpengalaman membangun proyek setrum di negerinya.

Meski begitu, Agung menandaskan, lelang mega proyek listrik ini adalah proyek internasional. PLN telah menawarkannya kepada berbagai pihak, tidak hanya China.

Selain China, kata Agung, ada juga investor dari negara lain yang sudah meneken perjanjian di proyek tersebut,  yakni dari Jepang. Investor asal Jepang tercatat terbesar kedua setelah China. Sisanya ada investor Eropa, Amerika dan Korea Selatan.

Agung mengklaim, PLN sudah menjalankan proses lelang proyek mega listrik ini secara transparan. Apalagi ini adalah proyek lelang internasional. "PLN menetapkan mekanisme lelang dan memberlakukan secara fair dan transparan kepada seluruh peserta lelang," tandasnya.

Pengamat Energi dari IESR, Fabby Tumiwa menegaskan, perlu kehati-hatian dalam proses tender tersebut. Jangan sampai kontrak sudah diteken, tapi ketika ingin membangun pembangkit, justru pihak pemberi dana tak bisa menyediakan sumber dana.

Menurut Fabby, harus ada uji tuntas (due dillegent) di proses tender tersebut untuk melihat performa pembangkit. Jangan hanya dilihat dari murahnya tender. Ia pun setuju bila pemerintah ingin mengevaluasi tender ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan