KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengevaluasi anggaran subsidi energi setelah Juni. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah memastikan belum ada kenaikan harga LPG hingga BBM. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dari sisi perekonomian, pemerintah melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke Kedutaan Iran di Damascus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran.

Secara fundamental, Airlangga menyebut perekonomian Indonesia tumbuh solid 5% dengan inflasi dalam rentang 2,5% plus minus 1%. Adapun, neraca perdagangan masih surplus dan cadangan devisa masih sekitar US$ 136 miliar. 

Baca Juga: Anggaran Subsidi dan Kompensasi Bisa Bertambah Rp 160,03 Triliun Imbas Iran vs Israel

Airlangga mengatakan, pemerintah akan terus memantau perkembangan yang ada. Pemerintah melakukan beberapa kebijakan antara lain bauran fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN, dan memonitor kenaikan logistik dan kenaikan harga minyak.

"Evaluasi (subsidi energi) akan kita lakukan sesudah bulan Juni," ujar Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Selasa (16/4).

Sebelumnya, konflik Iran dengan Israel diperkirakan akan menyulut kenaikan minyak dunia. Imbasnya, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan bisa menjadi US$ 100 per barel.

Perkiraan tersebut naik dari asumsi ekonomi makro dalam APBN 2024, yakni ICP dipatok sebesar US$ 82 per barel.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, melonjaknya ICP tersebut tentunya akan berdampak pada anggaran subsidi dan kompensasi BBM dan LPG 3 kg yang akan kembali membengkak.

Mengenai subsidi dan kompensasi energi seperti, BBM, solar dan LPG 3 kg (diperkirakan naik), jika ICP naik sampai US$ 100 per barel dengan kurs yang Rp 15.900 per dolar AS,” ujar tutuka dalam agenda Ngobrol Seru Dampak Konflik Iran-Israel ke Ekonomi RI, Senin (15/4).

Baca Juga: Subsidi Energi Indonesia Berpotensi Melonjak Imbas Serangan Iran ke Israel

Seperti diketahui, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat subsidi energi pada tahun 2024 sebesar Rp 189,1 triliun. 

Alokasi subsidi tersebut meningkat 1,73%, bila dibandingkan dengan usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang sebesar Rp 185,9 triliun.

Secara rinci, alokasi subsidi LPG 3 kg disepakati naik menjadi Rp 87,5 triliun atau untuk 8,03 juta metrik ton.

Sedangkan alokasi subsidi jenis BBM tertentu disepakati Rp 25,8 triliun untuk 19,58 juta kiloliter BBM. 

Lalu, anggaran subsidi listrik tahun 2024 adalah Rp 75,83 triliun yang terdiri dari anggaran subsidi listrik tahun berjalan sebesar Rp 73,24 triliun dan anggaran kurang bayar subsidi listrik tahun anggaran 2022 sebesar Rp 2,58 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .