KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan memfasilitasi organisasi keagamaan yang ingin masuk ke bisnis pertambangan dengan mencarikan kontraktor tambang.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa banyak kritik mengenai kemampuan organisasi keagamaan dalam mengelola bisnis pertambangan.

Menurutnya, hampir semua perusahaan pertambangan menggunakan jasa kontraktor dalam menjalankan bisnis mereka. Oleh karena itu, pemerintah akan mendukung organisasi keagamaan dalam pencarian mitra.

"Pemegang-pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini sebagian dikerjakan oleh kontraktor. Tugas kita, pemerintah, adalah setelah IUP diberikan kepada ormas, maka kita carikan partner di mana IUP ini tidak dapat dipindahtangankan. Ini sangat ketat loh," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (7/6).

Baca Juga: Ormas Keagamaan Punya Sikap Berbeda Soal Rencana Pengelolaan Tambang

Salah satu organisasi keagamaan yang hampir dipastikan akan mengelola tambang adalah Nahdlatul Ulama (NU), yang telah memulai proses pembentukan badan usaha.

"Menyangkut wilayah besar, salah satu yang mau saya jelaskan adalah pemberian ke PBNU adalah lahan eks PT Kaltim Prima Coal (KPC)," kata Bahlil.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pencarian mitra maupun kontraktor pertambangan menjadi urusan bisnis organisasi keagamaan.

"Itu kan urusan korporasi. Seharusnya yang mendapatkan lisensi (izin pertambangan) itu sudah punya," jelas Arifin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .