KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi arahan segera membatasi impor barang yang bersifat non-strategis. Dalam hal ini, impor yang bakal dibatasi adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) dan impor untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hal ini sudah dirumuskan oleh pemerintah. Langkah yang diambil adalah membuat aturan mandatori biodiesel sebanyak 20%

“Mengenai bahan bakar, penggunaan B20 bisa diterapkan segera dan ini akan pengaruhi impor BBM dan mensubstitusi impor. Ini juga bisa meningkatkan ekspor kita dari segi crude palm oil (CPO),” kata Sri Mulyani di Gedung Kemkeu, Jakarta, Selasa (31/7).

Selain itu, yang dilakukan pemerintah adalah menyisir proyek infrastruktur yang konten impornya besar. Dalam hal ini, Kemkeu akan berkoordinasi dengan kementerian maupun korporasi terkait yang memiliki proyek strategis.

“Untuk infrastruktur yang konten impornya besar kami koordinasi dengan Kemenko Perekonomian untuk portofolio di Kementerian ESDM, PLN, dan Pertamina serta instansi yang memiliki proyek strategis yang punya konten impor yang tinggi,” ucapnya.

“Dari sisi peraturan (kami ingin) untuk bisa yakinkan proyek tersebut penting dan urgent dilakukan maka dia bisa ditunda ke tahun yang akan datang,” lanjutnya.

Chief Economist PT Bank CIMB Niaga Adrian Panggabean mengatakan, prospek melebarnya defisit transaksi berjalan (current account deficit) yang disumbang oleh kegiatan proyek infrastruktur bisa menekan rupiah pada sisa tahun ini.

Ia memperkirakan, defisit transaksi berjalan tahun 2018 di angka 2,4% dari PDB. Adapun ia memperkirakan defisit fiskal di angka 2,4% dari PDB. “Defisit ganda di kedua neraca ini berpotensi menekan kurs rupiah di sisa tahun 2018,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto