KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business / EODB) Bank Dunia 2018 menempatkan Indonesia di posisi 72. Namun, posisi ini masih di bawah target yang dicanangkan oleh pemerintah untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha hingga posisi ke-40.

Untuk melanjutkan ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AlPEG) mengundang kurang lebih 330 partisipan terdiri dari responden dan pihak yang terkait untuk mendapatkan input terkait proses perbaikan yang harus dilakukan.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan,  pemerintah akan fokus memperbaiki indikator-indikator yang peringkatnya masih di atas 100.

”Indikator dengan peringkat yang di atas 100 akan jadi prioritas untuk diperbaiki," katanya dalam acara Indonesia’s Ease of Doing Business improvement: Continuous Reform for Better Investment Climate di kantor BKPM, Senin (6/11).

Indikator yang di atas 100 itu di antaranya starting a business dengan peringkat 144, dealing with construction permits dengan peringkat 108, registering property (106), paying taxes (114), trading across borders (112) dan enforcing contracts (145).

Menurut Thomas, perbaikan di indikator-indikator tersebut sangat penting untuk keberlanjutan perbaikan peringkat EODB di Indonesia. Untuk aspek trading across borders misalnya, "Ini bukan hanya tugas Kementerian Perdagangan, tapi tugas kita bersama untuk memperbaiki prosesnya,” ujar dia.

Berdasarkan survey yang diadakan oleh BKPM kepada responden yang hadir hari itu, 51% responden memilih aspek starting a business untuk diperbaiki pemerintah.

Selanjutnya, 11% memilih aspek dealing with construction permit. Kemudian, aspek registering property (9%), enforcing contracts (9%), paying taxes (6) dan protecting minority investors (4%).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto