KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah mengarahkan subsidi kendaraan listrik berbasis nikel dinilai dapat memperkuat industri baterai nasional sekaligus membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi mengatakan kebijakan subsidi kendaraan listrik berbasis nickel manganese cobalt (NMC) menjadi langkah strategis karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. “Kalau dilihat sekarang pemerintah lebih selektif. Untuk pemberian insentif pada kendaraan berbasis nikel saya kira bagus, karena kita punya produksi nikel sehingga bisa mendorong hilirisasi menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik nasional,” ujar Fahmi kepada Kontan, Kamis (21/5/2026).
Pemerintah sebelumnya menyiapkan skema subsidi kendaraan listrik yang mulai bergulir pada Juni 2026. Program tersebut mencakup alokasi subsidi untuk 200.000 unit kendaraan listrik roda dua dan roda empat.
Baca Juga: IBC Targetkan Industri Daur Ulang Baterai EV Beroperasi 2029–2030, Cek Persiapannya Dalam skema yang tengah disiapkan, pemerintah akan memberikan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% untuk mobil listrik berbasis baterai nikel atau NMC. Sementara kendaraan listrik dengan baterai selain nikel mendapat PPN DTP sebesar 40%. Pemerintah juga menyiapkan subsidi motor listrik sebesar Rp 5 juta per unit. Fahmi menilai pendekatan tersebut lebih tepat dibanding skema sebelumnya yang dinilai terlalu banyak memberi insentif pada kendaraan listrik impor utuh atau completely built up (CBU). Menurut dia, teknologi baterai NMC lebih relevan dikembangkan di Indonesia dibanding lithium iron phosphate (LFP) karena bahan bakunya tersedia di dalam negeri. “Yang paling penting justru bagaimana ini menjadi kesempatan bagi Indonesia menciptakan ekosistem industrialisasi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir,” katanya. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) nasional mencapai 56.204 unit pada 2024 dan meningkat menjadi 114.413 unit sepanjang 2025.
Baca Juga: Ancaman Limbah Baterai Mobil Listrik: Apa Tanggung Jawab Produsen? Namun pasar kendaraan listrik nasional masih didominasi teknologi baterai LFP. Pada 2025, penjualan EV berbasis LFP mencapai 88.344 unit atau sekitar 77,2% dari total pasar nasional. Sementara kendaraan berbasis NMC tercatat sebanyak 26.069 unit atau sekitar 22,8%. Meski demikian, pertumbuhan kendaraan listrik berbasis NMC dinilai mulai lebih cepat. Penjualannya melonjak 177,6% sepanjang 2025, lebih tinggi dibanding pertumbuhan EV berbasis LFP sebesar 88,7%. Fahmi mengingatkan tanpa kebijakan yang tepat, pertumbuhan pasar kendaraan listrik nasional justru berisiko lebih banyak menguntungkan rantai pasok luar negeri.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memastikan pembangunan fasilitas produksi domestik, peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), hingga transfer teknologi dari investor asing. Menurut Fahmi, konsistensi roadmap hilirisasi menjadi faktor penting agar pengembangan kendaraan listrik benar-benar memberi dampak ekonomi nasional dan memperkuat kedaulatan energi Indonesia.
Baca Juga: APM Tunggu Kepastian Insentif EV 2026, Harga dan Strategi Pasar Jadi Taruhan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 