Pemerintah gandeng penyelenggar e-wallet dan fintech dalam pengadaan kartu pra kerja



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan bekerjasama dengan penyelenggara e-wallet dan Financial Technology (Fintech) dalam pengadaan program Kartu Pra Kerja.

Menurut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, sudah ada pendekatan yang dilakukan ke beberapa platform, seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain.

Dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, nantinya pemerintah akan memberikan fee kepada e-wallet yang sudah menyalurkan dana. Namun, ini juga masih dalam tahap perumusan.


Baca Juga: Bank Indonesia (BI) tidak pernah merilis rangking market uang elektronik

Darmin juga berharap dengan adanya Project Management Officer (PMO) mampu untuk menangani masalah penyaluran dana lewat penyelenggara e-wallet dan juga Fintech. "Harus ada PMO yang bisa mengatur dan juga melakukan komunikasi dengan penyelenggara ekonomi digital," ujar Darmin Nasution pada Selasa (24/9) di Jakarta.

Dengan hal tersebut, Pemerintah mengimbau para calon peserta Kartu Pra Kerja untuk memiliki e-wallet sebelum mendaftar untuk memudahkan penyaluran insentif.

Baca Juga: Dimodali asing, bank-bank baru hasil merger berebut segmen kredit UMKM

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .