JAKARTA. Pemerintah berharap, proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera dapat dimulai pada tahun ini. Menteri Koordinator Perekonomian RI, Hatta Rajasa, menyatakan hal tersebut usai rapat koordinasi menteri di Kompleks Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/7) siang. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang termasuk dalam rancangan utama ASEAN Connectivity itu, diharapkan menjadi ruas jalan baru yang memiliki standar internasional. Hatta bilang, jalan tol ini nantinya akan mencakup 23 ruas yang terbentang dari Aceh hingga Lampung, termasuk ruas Batam. "Kami ingin percepatan, jadi penugasan jalan ini diserahkan kepada BUMN. Saat ini masih ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah (PP), dan nanti menjadi turunannya Peraturan Presiden (Perpres)," jelas Hatta. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan BUMN memimpin proyek ini dengan rincian Kementerian PU mengurusi hal teknis, sementara BUMN melalui PT Hutama Karya bertanggung jawab 100% dalam pembiayaan proyek ini. Pemerintah berharap pembangunannya segera dimulai tahun ini. "Ground-breaking untuk 4 ruas pertama yang sangat mendesak yakni Medan-Binjai (16,8 km) dengan dana Rp 2 triliun, Pekanbaru-Dumai (135km) dengan dana Rp 14,7 triliun, Bakaheuni-Terbanggi Besar (150 km) dengan dana Rp 13,8 triliun, serta Palembang-Indralaya (22 km) butuh dana Rp 1 triliun," urai Hatta. Dari segi kesiapan, Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum memastikan studi kelayakan sudah dilakukan dengan hasil kelayakan ekonomi tinggi, namun tidak secara finansial.
Pemerintah garap proyek tol sumatera tahun ini
JAKARTA. Pemerintah berharap, proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera dapat dimulai pada tahun ini. Menteri Koordinator Perekonomian RI, Hatta Rajasa, menyatakan hal tersebut usai rapat koordinasi menteri di Kompleks Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/7) siang. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang termasuk dalam rancangan utama ASEAN Connectivity itu, diharapkan menjadi ruas jalan baru yang memiliki standar internasional. Hatta bilang, jalan tol ini nantinya akan mencakup 23 ruas yang terbentang dari Aceh hingga Lampung, termasuk ruas Batam. "Kami ingin percepatan, jadi penugasan jalan ini diserahkan kepada BUMN. Saat ini masih ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah (PP), dan nanti menjadi turunannya Peraturan Presiden (Perpres)," jelas Hatta. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan BUMN memimpin proyek ini dengan rincian Kementerian PU mengurusi hal teknis, sementara BUMN melalui PT Hutama Karya bertanggung jawab 100% dalam pembiayaan proyek ini. Pemerintah berharap pembangunannya segera dimulai tahun ini. "Ground-breaking untuk 4 ruas pertama yang sangat mendesak yakni Medan-Binjai (16,8 km) dengan dana Rp 2 triliun, Pekanbaru-Dumai (135km) dengan dana Rp 14,7 triliun, Bakaheuni-Terbanggi Besar (150 km) dengan dana Rp 13,8 triliun, serta Palembang-Indralaya (22 km) butuh dana Rp 1 triliun," urai Hatta. Dari segi kesiapan, Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum memastikan studi kelayakan sudah dilakukan dengan hasil kelayakan ekonomi tinggi, namun tidak secara finansial.
