KONTAN.CO.ID - NUSA DUA. Bank Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan Forum Investasi Indonesia 2018 yang mengangkat mengenai paradigma baru dalam pembiayaan infrastruktur.

Kegiatan digelar pada, Selasa (9/10), ini merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia tahun 2018. Adapun topik ini dipilih karena Indonesia, sebagai negara berkembang, masih membutuhkan pembangunan infrastruktur.

Pembiayaan infrastruktur tak hanya bergantung kepada pemerintah tapi juga didukung oleh pembiayaan swasta. Sehingga, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung peran swasta dalam pembangunan infrastruktur, baik dari sisi kebijakan yang akomodatif maupun berbagai inovasi instrumen keuangan untuk pembiayaan infrastruktur.

Salah satu bagian kegiatan adalah forum diskusi panel, yang membahas mengenai berbagai hasil asesmen dan rekomendasi terkait upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dari berbagai aspek, antara lain peningkatan credit rating proyek infrastruktur serta strategi untuk memperoleh pembiayaan yang lebih efisien.

Forum ini juga membahas berbagai isu pembiayaan infrastruktur, termasuk perkembangan pembangunan infrastruktur sebagai proyek strategis nasional (PSN) di Indonesia.

Hadir dalam diskusi panel ini narasumber dari berbagai sumber yaitu lembaga multilateral, manajer investasi, lembaga pemeringkat global, Komite Percepatan Proyek Infrastuktur Prioritas (KPPIP) dan BUMN, dengan melibatkan lebih dari 200 investor potensial.

Selain itu juga ada Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Gubernur Indonesia Perry Warjiyo sebagai pembicara.

Dalam kasus Indonesia, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada level 5%-7%, RPJMN 2015-2019 menekankan pentingnya percepatan infrastruktur antara lain melalui pembangunan jalan tol, bandar udara, pelabuhan, dan penambahan kapasitas pembangkit listrik.

Lebih lanjut, Pemerintah telah menetapkan PSN dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan 223 proyek dan 3 program mencapai US$ 307 miliar.

Dengan target pembangunan yang cukup tinggi tersebut, peran serta seluruh pihak sangat diperlukan. Diestimasikan 60% dari total pendanaan atau setara US$ 181 miliar berasal dari pendanaan pihak swasta dan 31% dari total pendanaan atau setara US$ 94 miliar berasal dari pendanaan BUMN.

Sekadar tahu saja, upaya keterlibatan pihak swasta pun dalam proyek infrastruktur sudah mulai membuahkan hasil. Pada 11 Oktober 2018, akan ditandatangani 21 proyek infrastruktur pada 12 BUMN, dengan total nilai proyek sekitar US$ 13,6 miliar.

Penandatanganan tersebut mencerminkan tingginya minat investor domestik dan luar negeri untuk berinvestasi pada sektor infrastruktur di Indonesia, serta mempertegas bahwa inovasi pembiayaan infrastruktur di pasar keuangan Indonesia terus berkembang.

Salah satunya adalah dengan ditandatanganinya pernyataan efektif dari OJK terkait penerbitan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) oleh Mandiri Manajemen Investasi yang akan terus didorong perkembangannya.

Inovasi lainnya adalah fasilitas hedging syariah yang mendampingi pemberian kredit syariah, yaitu hedging syariah pertama yang dilakukan di pasar keuangan syariah domestik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati