KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali berencana mengadakan pengadaan badan usaha pelaksana untuk mendesain, membangun, mendanai, mengoperasikan, dan memelihara sistim transaksi tol non-tunai nirsentuh berbasis multi-lane free flow (MLFF).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit menyebutkan, pelelangan tersebut saat ini memasuki proses prakualifikasi. Sayangnya, ia belum membeberkan peminatnya.

"Harus menunggu hasil prakualifikasi," ujarnya kepada kontan.co.id, Minggu (12/7). Lanjutnya, yang jelas pemenang tender dipastikan sudah ada saat akhir tahun nanti.

Berdasarkan dokumen yang diterima kontan.co.id, maksud dan tujuan dari proyek ini untuk menyediakan layanan pengumpulan tol dengan sistem yang mendukung berbagai solusi pengumpulan tol dalam satu platform tunggal.

Baca Juga: Proyek Jalan Tol Trans Sumatra dinilai tidak layak secara finansial

Sistem ini juga akan dapat memberikan dukungan penegakan hukum yang efisien dengan secara bertahap membuat database dan registrasi yang diperlukan untuk kepastian hukum apabila terjadi pelanggaran.

Melalui proyek tersebut, pemerintah berharap salah satunya dapat menghilangkan antrean di gerbang tol sehingga mampu meningkatkan rata-rata waktu tempuh.

Adapun nilai dari proyek tersebut mencapai Rp 4,35 triliun. Danang memaparkan investasi tersebut mencakup infrastruktur dan sistem transaksi.

Ia juga memastikan untuk lembaga perbankan yang sebelumnya telah menjadi pengelola gerbang e-toll juga masih dapat berpartisipasi dalam proyek ini. "Bank penerbit e-toll payment masih bisa berpartisipasi sebagai penyedia sumber dana pembayaran," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto