JAKARTA. Pemerintah serius untuk memperkuat pertahanan di kawasan Natuna. Untuk upaya tersebut, mereka akan menggelontorkan anggaran Rp 6 triliun.

Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan mengatakan, anggaran itu diambilkan dari tambahan anggaran sebesar Rp 9,3 triliun yang didapat kementeriannya pada APBN-P 2016. "Memang bangun pertahanan di sana butuh besar dan itu pengajuan panglima TNI," katanya kepada Kontan pekan kemarin.

M. Syaugi, Dirjen Rencana Pertahanan Kementerian Pertahanan sementara itu mengatakan, pemanfaatan anggaran itu dilakukan oleh TNI. "Itu adanya di Mabes TNI, silahkan tanya mereka untuk lebih jelasnya," katanya.

Presiden Joko Widodo ingin agar keamanan di kawasan Natuna di tingkatkan. Untuk itu, beberapa waktu lalu dia memerintahkan kepada jajarannya untuk meningkatkan patroli dan penjagaan di kawasan tersebut. Peningkatan dia perintahkan dilakukan juga terhadap kelengkapan teknologi radar maupun kesiapan personil keamanan di kawasan tersebut.

Perintah tersebut dia keluarkan saat Rapat Terbatas tentang Percepatan Pembangunan Natuna  di atas kapal KRI Imam Bonjol 383. "Saya minta kemampuan TNI dan Bakamla dalam menjaga laut harus lebih ditingkatkan," katanya beberapa waktu lalu.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, selain perintah tersebut, Presiden juga menginstruksikan agar ekonomi di Natuna dikembangkan. Dia minta pengembangan ekonomi di wilayah Kepulauan Natuna dan sekitarnya difokuskan pada industri perikanan dan migas.?

Asal tahu saja, walau masuk dalam wilayah Indonesia, Natuna sering diklaim menjadi wilayah China. Berdasarkan data Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, pelanggaran China atas kedaulatan Indonesia di Natuna sudah terjadi sejak 1994 lalu. Sejak waktu itu, kapal- kapal China mencari ikan di perairan Natuna seenaknya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto