TERNATE. Menyadari bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, pemerintah menggenjot program blue economy (ekonomi biru) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dii Tanah Air. Potensi kekayaan sumber daya alam dii sektor kelautan sekaligus potensi bencana yang rentan terjadi di kawasan pesisir, menjadi salah satu alasan pemerintah menggenjot program blue economy tersebut.Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Gellwyn Yusuf, upaya yang akan dilakukan pemerintah terkait kebijakan tersebut tercermin dari visi dan misi pembangunan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. "Visinya adalah membentuk negara Kepulauan yang maju, sejahtera dan berkelanjutan," kata dia dalam seminar bertajuk "Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesiaa Menuju Industialisasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan di Hotel Bella International, Ternate, Maluku Utara Rabu (13/9).Adapun, lanjut Gellwyn, misinya adalah meningkatkan pengelolaaan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan. Sebagai langkah nyata, tambah Gellwyn, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah telah menetapkan target pencapaian konsevasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada tahun 2020, pemerintah menargetkan pencapaian kawasan konservasi perairan sebesar 20 juta hektare. Menurut Gellwyn, sampai pertengahan tahun ini, Indonesiaa telah berhasil menetapkan kawasan konservasi laut seluas 15,5 juta hektare atau 77,5% dari target. "Pada 2013, kami menargetkan luas kawasan konservasi laut dan perairan 3,64 juta hektare yang akan ditetapkan di 21 lokasi" katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah genjot blue economy di kawasan pesisir
TERNATE. Menyadari bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, pemerintah menggenjot program blue economy (ekonomi biru) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dii Tanah Air. Potensi kekayaan sumber daya alam dii sektor kelautan sekaligus potensi bencana yang rentan terjadi di kawasan pesisir, menjadi salah satu alasan pemerintah menggenjot program blue economy tersebut.Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Gellwyn Yusuf, upaya yang akan dilakukan pemerintah terkait kebijakan tersebut tercermin dari visi dan misi pembangunan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. "Visinya adalah membentuk negara Kepulauan yang maju, sejahtera dan berkelanjutan," kata dia dalam seminar bertajuk "Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesiaa Menuju Industialisasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan di Hotel Bella International, Ternate, Maluku Utara Rabu (13/9).Adapun, lanjut Gellwyn, misinya adalah meningkatkan pengelolaaan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan. Sebagai langkah nyata, tambah Gellwyn, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah telah menetapkan target pencapaian konsevasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada tahun 2020, pemerintah menargetkan pencapaian kawasan konservasi perairan sebesar 20 juta hektare. Menurut Gellwyn, sampai pertengahan tahun ini, Indonesiaa telah berhasil menetapkan kawasan konservasi laut seluas 15,5 juta hektare atau 77,5% dari target. "Pada 2013, kami menargetkan luas kawasan konservasi laut dan perairan 3,64 juta hektare yang akan ditetapkan di 21 lokasi" katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
