KONTAN.CO.ID - TARAKAN. Kerja sama bidang perekonomian Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Filipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Terus diperluas, salah satu yang tengah dikaji kerja sama perekonomian empat negara ASEAN ini ialah bidang kelistrikan. Maklum saja, sejak tahun 2016 sudah ada kerja sama interkoneksi kelistrikan Serawak dengan Kalimantan Barat dengan kapasitas 275 MW. Dalam kerja sama interkoneksi ini, Kalimantan Barat membeli suplai listrik dari Serawak. Nah, untuk kerja sama interkoneksi kelistrikan untuk meningkatkan BIMP-EAGA, Asian Development Bank ( ADB) telah melakukan studi pra kelayakan (Pre Fisibiliy Study) PLTU di Kaltara. Asisten Deputi Kerjasama Regional dan Sub Regional Kemko Perekonomian, Netty Muharni bilang ADB melihat potensi kelistrikan Kaltara dengan Sabah. "Ini masih pre FS masih perlu FS lagi, setelah itu masih ada proses konsultasi dulu," ujar Netty, di Tarakan, Minggu (3/12). Ia bilang investasi PLTU ini akan ditawarkan kepada swasta. Dia menilai swasta akan cukup tertarik untuk masuk ke proyek ini, lantaran suplai listrik yang dihasilkan pembangkit dengan bahan bakar batu bara ini akan dijual juga ke Sabah. "Kita berikan ke swasta, tapi di Indonesia investasi pembangkit listrik kan harus bekerja sama dengan PLN,"imbuh dia. Mempertimbangkan potensi kerjasama interkoneksi kelistrikan, ia bilang pemerintah tengah mengkaji kemudahan aturan berbisnis di BIMP- EAGA. Sehingga pengaturan berdasarkan kedekatan wilayah (area baase approach) menjadi salah satu fokus yang tengah dirancang. "Kita melihat koridor tersebut bisa saja pendekatan point to point,"tukas Netty. Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Udin Hianggio bilang melihat potensi alam yang sangat besar di wilayah Kaltara, pihaknya berharap investor dalam wilayah BIMP- EAGA bisa tertarik dengan proyek tersebebut. Namun investasi tersebut harus disinkronkan dengan program pemerintah pusat. "Karena dengan infrastruktur yang terbangun, kita harus juga memikirkan ke mana sumber listrik yang berlebihan nanti itu dipasarkan. Jadi harus juga ada jaringan terpadu dengan pemerintah pusat," pungkas Udin. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemerintah genjot kerjasama listrik di timur ASEAN
KONTAN.CO.ID - TARAKAN. Kerja sama bidang perekonomian Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Filipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Terus diperluas, salah satu yang tengah dikaji kerja sama perekonomian empat negara ASEAN ini ialah bidang kelistrikan. Maklum saja, sejak tahun 2016 sudah ada kerja sama interkoneksi kelistrikan Serawak dengan Kalimantan Barat dengan kapasitas 275 MW. Dalam kerja sama interkoneksi ini, Kalimantan Barat membeli suplai listrik dari Serawak. Nah, untuk kerja sama interkoneksi kelistrikan untuk meningkatkan BIMP-EAGA, Asian Development Bank ( ADB) telah melakukan studi pra kelayakan (Pre Fisibiliy Study) PLTU di Kaltara. Asisten Deputi Kerjasama Regional dan Sub Regional Kemko Perekonomian, Netty Muharni bilang ADB melihat potensi kelistrikan Kaltara dengan Sabah. "Ini masih pre FS masih perlu FS lagi, setelah itu masih ada proses konsultasi dulu," ujar Netty, di Tarakan, Minggu (3/12). Ia bilang investasi PLTU ini akan ditawarkan kepada swasta. Dia menilai swasta akan cukup tertarik untuk masuk ke proyek ini, lantaran suplai listrik yang dihasilkan pembangkit dengan bahan bakar batu bara ini akan dijual juga ke Sabah. "Kita berikan ke swasta, tapi di Indonesia investasi pembangkit listrik kan harus bekerja sama dengan PLN,"imbuh dia. Mempertimbangkan potensi kerjasama interkoneksi kelistrikan, ia bilang pemerintah tengah mengkaji kemudahan aturan berbisnis di BIMP- EAGA. Sehingga pengaturan berdasarkan kedekatan wilayah (area baase approach) menjadi salah satu fokus yang tengah dirancang. "Kita melihat koridor tersebut bisa saja pendekatan point to point,"tukas Netty. Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Udin Hianggio bilang melihat potensi alam yang sangat besar di wilayah Kaltara, pihaknya berharap investor dalam wilayah BIMP- EAGA bisa tertarik dengan proyek tersebebut. Namun investasi tersebut harus disinkronkan dengan program pemerintah pusat. "Karena dengan infrastruktur yang terbangun, kita harus juga memikirkan ke mana sumber listrik yang berlebihan nanti itu dipasarkan. Jadi harus juga ada jaringan terpadu dengan pemerintah pusat," pungkas Udin. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
