KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus memperkuat upaya stabilisasi harga beras melalui penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga ke pasar tradisional maupun ritel modern. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah dinamika inflasi pangan yang masih menjadi perhatian.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kelik Budiana, mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran beras SPHP hingga 4 Mei 2026 telah mencapai 178 ribu ton. Jumlah tersebut setara 21,34% dari target penyaluran tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 828 ribu ton.

"Target penyaluran beras SPHP tahun 2026 sebesar 828 tibu ton, dan per 4 Mei 2026 realisasi SPHP mencapai 21,34% atau 178 ribu ton," kata Kelik dalam Rapat Koordinasi Inflasi yang dipantau secara daring, Rabu (6/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Selain penyaluran beras SPHP, pemerintah juga mempercepat distribusi bantuan pangan kepada masyarakat. Bantuan tersebut berupa beras SPHP kemasan 10 kilogram dan 2 liter Minyakita yang disalurkan kepada 33,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca Juga: Gubernur BI di KSSK Tegaskan Kebijakan Bank Sentral All Out Jaga Stabilitas Rupiah

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, hingga 21 April 2026 realisasi distribusi bantuan pangan telah mencapai 118 juta kilogram beras SPHP dan 23,7 juta liter Minyakita. Capaian tersebut setara 16,94% dari total target penyaluran bantuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah juga terus memasifkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah sebagai langkah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Program ini dinilai efektif untuk menekan lonjakan harga pangan dan mengendalikan inflasi daerah.

Bapanas mencatat, hingga saat ini pelaksanaan Gerakan Pangan Murah telah dilakukan sebanyak 4.743 kali di 37 provinsi serta 351 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

"Oleh karena itu dihimbau pada daerah yang masih sedikit melakuan gerakan pangan murah untuk bisa melaksanakan program ini karena bisa mengatasi kenaikan harga dan IPH tadi di daerah," ungkap Kelik.

Pemerintah berharap kombinasi program SPHP, bantuan pangan, dan Gerakan Pangan Murah dapat menjaga pasokan pangan tetap tersedia serta menstabilkan harga beras di tingkat konsumen hingga akhir tahun 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News