KONTAN.CO.ID - Pemerintah memastikan percepatan pemulihan pasca banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra terus berjalan dengan memasuki fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29 Desember 2025), yang dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hari, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak, Kapolri Listyo Sigit, serta Kapusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, sebagian besar daerah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mulai beralih dari status tanggap darurat menuju tahap rehabilitasi. Pemerintah menilai langkah tersebut dapat ditempuh seiring membaiknya kondisi lapangan, meskipun sejumlah daerah masih memerlukan penanganan intensif. “Lebih dari separuh kabupaten dan kota yang terdampak saat ini sudah masuk ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, kita tetap berhati-hati dan memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama,” ujar Pratikno dalam konferensi pers tersebut.
Per Senin (29/12), lebih dari separuh wilayah di tiga provinsi yang terdampak bencana telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Aceh, tujuh kabupaten/kota sudah masuk ke transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan 11 kabupaten/kota masih memperpanjang masa tanggap darurat. Sementara itu, sebanyak delapan kabupaten/kota di Sumatera Utara yang sudah masuk tahap transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan delapan lainnya masih tanggap darurat. Untuk wilayah Sumatera Barat, 10 kabupaten/kota masuk transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, dan masih ada tiga kabupaten/kota yang berada dalam fase tanggap darurat. "Daerah yang memperpanjang status tanggap darurat bertujuan agar wilayah-wilayah itu lebih siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi," tutur Pratikno. Pemerintah mencatat dampak bencana di Sumatra masih tergolong besar. Hingga akhir Desember 2025, BNPB melaporkan lebih dari seribu korban jiwa serta ratusan ribu warga terdampak yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Selain korban jiwa, kerusakan infrastruktur, fasilitas publik, dan permukiman menjadi tantangan utama dalam proses pemulihan. Untuk itu, Pratikno menegaskan pemulihan layanan dasar menjadi fokus pemerintah, terutama pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Pemerintah juga menargetkan kegiatan belajar mengajar dapat kembali dimulai pada 5 Januari 2026. Sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan berat akan menggunakan tenda darurat sebagai solusi sementara agar proses pendidikan tidak terhenti terlalu lama. “Tanggal 5 Januari diharapkan sudah mulai pembelajaran. Untuk sekolah-sekolah yang belum memungkinkan digunakan, kita siapkan tenda darurat supaya anak-anak tetap bisa belajar,” kata Pratikno. Dari sisi layanan kesehatan, pemerintah memastikan seluruh rumah sakit umum daerah di wilayah terdampak telah kembali beroperasi. Sementara itu, sebagian besar puskesmas yang sebelumnya terdampak banjir dan longsor juga telah pulih, dengan hanya sebagian kecil yang masih dalam tahap perbaikan. Perbaikan layanan kesehatan pun dipercepat untuk mencegah risiko penyakit pascabencana. Pemerintah mencatat, ada 867 puskesmas yang terdampak dan siap beroperasi normal. Kini, sisa delapan yang masih dalam tahap pemulihan. Untuk bantuan sosial, Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan penanganan tanggap darurat bencana di wilayah Sumatera senilai Rp100,48 miliar. Adapun rincian bantuan untuk Provinsi Aceh mencapai Rp 43.606.958.300, Sumatera Barat sebesar Rp 19.418.596.580, dan Sumatera Utara Rp 37.458.792.000. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan, Kemensos juga menyiapkan sejumlah bantuan pascabencana yang siap disalurkan kepada keluarga terdampak. Bantuan tersebut mencakup hunian sementara maupun hunian tetap dalam bentuk bantuan tunai untuk membeli perabotan rumah tangga senilai Rp 3 juta per keluarga. “Total nilai bantuan penanganan tanggap darurat bencana Sumatera yang sudah tersalur sebanyak Rp 100.484.346.880 berupa lauk pauk, family kit, kidsware, dan kebutuhan bahan makanan untuk 42 dapur umum,” ujar Agus. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menambahkan, pemulihan fisik juga dilakukan melalui pembangunan hunian dan perbaikan fasilitas kesehatan. Menurut Teddy, pemerintah bersama sejumlah BUMN telah memulai pembangunan ribuan unit hunian bagi warga terdampak bencana di Sumatra. Selain hunian, fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas juga telah dibangun kembali atau direhabilitasi secara bertahap. “Ribuan hunian, rumah sakit, dan puskesmas di wilayah terdampak Sumatra sudah dibangun dan terus dipercepat penyelesaiannya agar masyarakat bisa segera kembali beraktivitas secara normal,” ujar Teddy. Dari sisi infrastruktur, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan, TNI telah mengerahkan personel dan alat utama untuk membuka kembali akses wilayah yang terisolasi akibat bencana. Hingga akhir Desember 2025, sebanyak 32 jembatan bailey telah dipasang dan digunakan di berbagai titik di Sumatra guna menggantikan jembatan permanen yang rusak atau putus akibat banjir dan longsor. Ia menegaskan, TNI mendukung pemerintah daerah guna pemanfaatan infrastruktur utama dapat berfungsi agar aktivitas masyarakat kembali pulih. “Sebanyak 32 jembatan bailey sudah digunakan dan sangat membantu membuka akses masyarakat serta memperlancar distribusi logistik,” kata Agus Subiyanto. Upaya pemulihan juga diperkuat melalui Kemendagri. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, Kemendagri mengirimkan 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Aceh. Para praja tersebut ditugaskan membantu pembersihan fasilitas umum, perkantoran pemerintah daerah, serta mendukung pemulihan layanan administrasi di tingkat desa dan kecamatan. Ia menilai keterlibatan praja IPDN penting untuk mempercepat normalisasi aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. “Kami mengirimkan 1.054 praja IPDN untuk membantu membersihkan fasilitas umum dan mendukung pemulihan pemerintahan di daerah terdampak,” kata Tito. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri turut memperkuat dukungan dengan mengirimkan tambahan 1.500 personel ke wilayah terdampak bencana. Personel tersebut difokuskan pada kegiatan pembersihan lingkungan, pengamanan wilayah, serta membantu masyarakat dalam fase awal rehabilitasi. “Polri memberangkatkan 1.500 personel tambahan untuk membantu penanganan pascabencana, mulai dari pembersihan fasilitas umum hingga dukungan keamanan,” ujar Sigit. Dalam rangka mitigasi, pemerintah melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk melakukan pemantauan terhadap perubahan iklim dan cuaca. Mensesneg Prasetyo Hadi meminta BMKG untuk berkoordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya mitigasi dan antisipasi di daerah-daerah rawan bencana. "Kita terus meminta kepada BMKG untuk terus memonitor kondisi iklim dan cuaca. Karena bagaimanapun ini menjelang pergantian tahun, biasanya curah hujan meningkat di bulan Desember maupun Januari," kata Prasetyo.
Pemerintah menilai kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat menjadi kunci dalam percepatan pemulihan Sumatra pascabencana. Teddy berharap, kolaborasi yang kuat mampu mempercepat pemulihan pascabencana Sumatra khususnya perbaikan layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, aktivitas sosial, dan ekonomi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
